Latest Posts

Satpolairud Polres Inhil Gelar JALUR, Bersihkan Sungai di Perairan Tembilahan Hilir

Fri, 25 Sep 2026 17:39:04 +0700

AYORIAU.CO, INHIL - Dalam rangka mendukung Program Jelajah Riau Untuk Rakyat (JALUR), Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan bersih sungai di wilayah perairan Tembilahan Hilir, Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kegiatan tersebut melibatkan personel Satpolairud Polres Inhil, Basarnas Pos Tembilahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Indragiri Hilir, serta masyarakat pesisir setempat.

Pembersihan difokuskan pada pengangkatan sampah di sepanjang perairan Tembilahan Hilir. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan pesisir sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat sungai dan perairan.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H melalui Kasat Polairud Polres Inhil IPTU Imbang Perdana, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan perairan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Melalui Program Jelajah Riau Untuk Rakyat (JALUR), kami ingin menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan pantai dan sungai. Lingkungan perairan yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan Polri, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar IPTU Imbang.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga selaras dengan Gerakan Riau CERAH Presisi, yang mendorong upaya bersama untuk mewujudkan Riau yang lebih bersih, sehat, lestari, hijau, dan aman.

Kasat Polairud juga mengimbau masyarakat, khususnya warga pesisir, agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai maupun perairan.

Jangan membuang sampah, terutama sampah plastik, ke sungai. Sampah yang masuk ke perairan dapat mencemari lingkungan, mengganggu ekosistem, dan pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang
menggantungkan kehidupan pada sumber daya perairan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Satpolairud Polres Inhil berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, volume sampah di perairan dapat ditekan, serta sinergi antara Polri, pemerintah, instansi terkait dan masyarakat semakin kuat.

Satpolairud Polres Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan perairan yang bersih, sehat, lestari, dan berkelanjutan.

Satpolairud Polres Indragiri Hilir – Hadir, Peduli, dan Mengabdi untuk Masyarakat Pesisir.

Rangkul Warga hingga Pelajar, Kapolsek GAS Ajak Generasi Muda Viralkan Potensi Daerah

Fri, 25 Sep 2026 13:13:55 +0700

AYORIAU.CO, INHIL - Baru mengemban amanah sebagai Kapolsek Gaung Anak Serka (GAS), AKP Suryawan Fadlin, S.E., M.M., mulai membangun langkah dengan mendekatkan kepolisian kepada masyarakat. Tak hanya berbicara soal keamanan, putra daerah Indragiri Hilir (Inhil) itu juga membawa semangat agar generasi muda ikut bergerak mengenalkan potensi kampung halamannya.

Bagi Suryawan, menjaga keamanan tidak cukup hanya dengan patroli dan penegakan hukum. Kamtibmas juga perlu dibangun melalui komunikasi, kedekatan dan kepercayaan antara polisi dengan masyarakat.

Semangat itu terlihat saat Suryawan menggelar silaturahmi bersama masyarakat Kecamatan Gaung Anak Serka, Jumat (25/9/2026) pagi.

Di Aula Kantor Camat Gaung Anak Serka, Suryawan duduk bersama unsur pemerintah kecamatan, TNI, kepala desa, tokoh masyarakat hingga pelajar. Forum tersebut dimanfaatkan untuk mendengar suara warga sekaligus menyatukan semangat membangun daerah.

Suryawan ingin Polsek GAS hadir bukan hanya ketika terjadi persoalan. Ia membuka ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran maupun keluhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepolisian.

Menurutnya, hubungan yang kuat antara polisi dan masyarakat menjadi salah satu modal penting untuk menjaga situasi Gaung Anak Serka tetap aman dan kondusif.

Namun, perhatian Suryawan tidak berhenti pada persoalan kamtibmas. Di hadapan para pelajar, ia menitipkan harapan besar kepada generasi muda Gaung Anak Serka.

Ia mengajak anak-anak muda tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya perkembangan media sosial. Mereka didorong menjadi motor yang membawa cerita positif tentang kampung halaman ke ruang digital.

Budaya, UMKM, pariwisata, kegiatan masyarakat hingga berbagai potensi yang dimiliki Gaung Anak Serka, menurut Suryawan, dapat dikemas menjadi konten kreatif dan informatif agar semakin dikenal masyarakat luas.

“Generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian dalam membangun citra positif melalui konten-konten kreatif dan informatif, sehingga dapat meningkatkan promosi dan daya tarik Kecamatan Gaung Anak Serka kepada masyarakat luas,” ujar Suryawan.

Silaturahmi tersebut sekaligus memperlihatkan pendekatan yang ingin dibangun Suryawan dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolsek GAS: membuka komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

Ia menegaskan Polsek Gaung Anak Serka terbuka terhadap kritik, masukan maupun keluhan warga. Bagi Suryawan, suara masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepolisian.

Pertemuan tersebut dihadiri Camat Gaung Anak Serka Fitrianto, SKM., MARS., serta Danramil 05 Gaung Anak Serka yang diwakili Babinsa Kelurahan Teluk Pinang, Kopda Ridho.

Turut hadir personel Polsek dan Koramil 05 Gaung Anak Serka, para kepala desa se-Kecamatan GAS, tokoh masyarakat serta perwakilan OSIS SMAN 1 Teluk Pinang.

Camat Gaung Anak Serka Fitrianto menyambut positif langkah Suryawan yang membangun komunikasi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat.

Pemerintah kecamatan menyatakan siap mendukung jajaran Polsek GAS dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fitrianto berharap koordinasi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI-Polri dan masyarakat terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan Gaung Anak Serka.

Kehadiran Suryawan sebagai putra daerah Indragiri Hilir turut mendapat perhatian tokoh masyarakat. Mereka mengapresiasi langkah Kapolsek GAS yang sejak awal membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat.

Tokoh masyarakat berharap kedekatan emosional Suryawan dengan daerah kelahirannya dapat menjadi kekuatan dalam membangun hubungan harmonis antara kepolisian dan warga.

Mereka pun menyatakan siap mendukung langkah Polsek GAS dalam menjaga kamtibmas dan menciptakan suasana yang aman serta kondusif.

Silaturahmi yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut berakhir sekitar pukul 09.30 WIB dan ditutup dengan foto bersama.

Dari forum sederhana itu, Suryawan membawa pesan yang lebih luas dari sekadar menjaga keamanan. Polisi, pemerintah, masyarakat dan generasi muda diharapkan dapat berjalan bersama: menjaga kampung halaman, merawat kebersamaan, sekaligus membawa potensi Gaung Anak Serka semakin dikenal.

Sebab bagi Suryawan, keamanan yang kuat tumbuh dari kedekatan dengan masyarakat, sementara masa depan daerah juga membutuhkan keberanian generasi mudanya untuk mengambil peran.

Satgas PKH Riau Sosialisasikan Perpres 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan di Inhil

Fri, 25 Sep 2026 11:37:00 +0700

AYORIAU.CO, TEMBILAHAN - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Provinsi Riau melaksanakan edukasi dan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Ruangan Rekonfu Polres Indragiri Hilir (Inhil) tersebut menghadirkan Tim Pokja Kamtib Satgas PKH Provinsi Riau, Kombes Pol M. Ischaq Said, S.H., M.H. dan Kombes Pol David Harnedy Tampubolon, S.I.K., M.H., sebagai narasumber.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Inhil yang diwakili Plt Asisten I Aprizal, Dandim 0314/Inhil, perwakilan Kejaksaan, serta unsur pemerintah dan masyarakat lainnya.

Wakapolres Inhil Kompol Maitertika, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan operasional pemerintah dalam melakukan penertiban kawasan hutan.

Menurutnya, kebijakan tersebut diterbitkan setelah ketentuan Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya menjadi salah satu landasan penyelesaian persoalan tata kelola kawasan hutan dinilai belum optimal dalam pelaksanaannya.

"Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, terhitung sejak 21 Januari 2025, yang terdiri dari tujuh bab dan 18 pasal, diberlakukan sebagai landasan operasional," ujar Maitertika.

Ia menjelaskan, salah satu substansi utama Perpres tersebut adalah pembentukan Satgas PKH yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan penertiban serta menyelamatkan kekayaan negara dari pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.

"Tindakan penertiban meliputi penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, dan pemulihan aset dalam kawasan hutan," jelasnya.

Maitertika menambahkan, penertiban tersebut menyasar berbagai bentuk pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk aktivitas perkebunan maupun pertambangan yang berada di kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah.

"Intinya, siapa pun yang menguasai kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah, maka akan ditertibkan secara administratif berikut fisik lahannya diambil. Jika melanggar hukum, akan dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Tim Pokja Kamtib Satgas PKH Provinsi Riau, Kombes Pol M. Ischaq Said dan Kombes Pol David Harnedy Tampubolon, dalam materi edukasinya menjelaskan bahwa Satgas PKH merupakan bagian dari kerja bersama lintas kementerian dan lembaga.

Mereka menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut mereka, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Ini bukan sekadar kutipan hukum. Ini adalah amanat. Bahwa semua kekayaan alam, baik itu hutan, tambang, air maupun tanah, harus dikuasai dan dikelola oleh negara, dan hasilnya harus dirasakan oleh rakyat," disampaikan dalam materi sosialisasi.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH memiliki tiga fokus utama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Pertama, penagihan denda administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Kedua, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara terhadap areal yang dikuasai secara ilegal. Ketiga, pemulihan aset untuk mengembalikan fungsi dan kondisi kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

Tim Pokja Kamtib Satgas PKH Provinsi Riau juga menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan usaha maupun investasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebaliknya, penertiban diarahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

"Satgas PKH bukan bersifat anti usaha dan bukan pula ingin mematikan investasi. Justru sebaliknya, Satgas PKH ingin memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan," demikian disampaikan dalam sosialisasi.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh pemangku kepentingan juga diajak untuk berperan aktif dalam penataan kawasan hutan.

Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam sinkronisasi data, penyelesaian konflik di lapangan serta pengawasan kegiatan usaha.

Sementara pelaku usaha diimbau memastikan kembali status dan legalitas lahan yang dimanfaatkan. Masyarakat juga diajak turut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau aktivitas pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin.

"Keberhasilan penertiban ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Hutan bukan milik pemerintah saja. Ini milik kita semua, rakyat Indonesia," tegas Tim Pokja Kamtib Satgas PKH Provinsi Riau.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Satgas PKH Provinsi Riau berharap pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap Perpres Nomor 5 Tahun 2025 semakin meningkat, sekaligus mendorong pengelolaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keberpihakan Sosial Walikota Pekanbaru : Seragam Gratis Untuk SD-SMP dan TPP Full serta Gaji 14 Untuk ASN di Tengah Defisit

Wed, 23 Sep 2026 17:20:14 +0700

AYORIAU.CO, PEKANBARU - Di tengah kebijakan efisiensi dan defisit anggaran yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia, Walikota Pekanbaru H. Agung Nugroho dan Wakil Walikota H. Markarius Anwar justru menunjukkan keberpihakan sosial yang nyata dan langsung menyentuh masyarakat.

Dua kebijakan fenomenal yang tidak pernah dilakukan pemimpin sebelumnya kini direalisasikan: pemberian seragam sekolah gratis untuk seluruh siswa baru SD dan SMP Negeri se-Kota Pekanbaru, serta pemberian TPP Full dan Gaji 14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua BAHU Prabowo DPD Riau dan Advokat Senior WANTON, SH., MH.M.Si dalam pendapat hukumnya menilai, kebijakan ini adalah bentuk diskresi yang sah dan berpihak kepada rakyat.

Seragam Gratis: Bebaskan Orang Tua dari Beban Rp 1,7 Juta

Berdasarkan data Pemko Pekanbaru, pada Tahun Ajaran 2026, setiap siswa baru SD dan SMP Negeri akan menerima 3 setel seragam gratis. Sebanyak 3.000 siswa dari jalur afirmasi keluarga tidak mampu juga mendapat bantuan tambahan berupa tas, buku tulis, topi dan dasi.

"Sebelumnya, praktik jual beli seragam lewat komite dengan harga hingga Rp 1,7 juta sangat membebani orang tua. Kini tidak ada lagi perbedaan. Semua murid dipastikan diberi seragam gratis. Ini implementasi Pasal 31 UUD 1945 bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar," ujar WANTON, SH., MH.,M.Si.

Program ini juga dilengkapi dengan bus Trans Metro Pekanbaru gratis untuk pelajar SD, SMP, dan SMA, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan.

TPP Full dan Gaji 14: Jaga Marwah ASN di Saat Sulit

Langkah berani kedua adalah tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Full dan Gaji 14 bagi ASN, di saat banyak daerah melakukan pemotongan.

"Ini bukan pemborosan. Secara hukum, belanja pegawai adalah belanja wajib yang dilindungi PP No. 12 Tahun 2019. Memberikan TPP Full adalah political will untuk menjaga integritas birokrasi. Kalau ASN sejahtera, pelayanan publik maksimal," tegas WANTON.

Menurutnya, fakta bahwa pemimpin sebelumnya tidak pernah memberikan hak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Walikota saat ini adalah terobosan manajerial fiskal yang cerdas: melakukan efisiensi di pos tidak prioritas untuk menyelamatkan pos yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Bukti Negara Hadir

Kedua kebijakan tersebut dinilai telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni Asas Legalitas, Kepentingan Umum, dan Kemanfaatan.

"Keberpihakan sosial bukan diukur dari banyaknya pidato, tapi dari keberanian mengambil kebijakan yang langsung meringankan beban rakyat di saat anggaran sulit. Inilah bentuk nyata Negara Hadir di tingkat kota," tutup WANTON.

(Tim Redaksi)

Tabligh Akbar bersama UAS di Mapolres Rokan Hilir

Tue, 22 Sep 2026 22:21:54 +0700

AYORIAU.CO, ROHIL - Ribuan warga Kabupaten Rokan Hilir berkumpul di halaman Mapolres Rokan Hilir, Selasa (22/9/2026), untuk mengikuti Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini mengusung tema "Meneladani Akhlak Rasulullah SAW sebagai Rahmat bagi Alam, Mewujudkan Green Policing yang Berkelanjutan".

Acara dihadiri langsung Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum., Bupati Rokan Hilir H. Bistamam, serta jajaran Forkopimda setempat. Penceramah utama adalah ulama kenamaan Prof. H. Abdul Somad, Lc., D.E.SA., Ph.D., yang tiba bersama rombongan menggunakan helikopter AW169/P-3306 di lapangan helipad eks-IPDN sekitar pukul 14.00 WIB sebelum menuju lokasi kegiatan.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan, melainkan momentum menyatukan ilmu, dakwah, dan pengabdian kepada masyarakat. Tema yang diangkat, kata dia, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga lingkungan hidup sebagai wujud meneladani sifat Rasulullah SAW yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

"Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab moral dan keagamaan kita bersama. Kami mengajak warga tidak mencemari sungai, tidak membakar lahan, dan tidak merusak hutan — itu adalah wujud nyata Green Policing yang kami dorong," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut dan mengajak seluruh lapisan masyarakat mempererat persatuan serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus bersinergi dengan kepolisian, TNI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam acara tersebut, turut disampaikan ucapan selamat kepada perwakilan jamaah umrah serta pemberian penghargaan berupa kesempatan pendidikan Sekolah Inspektur Polisi dan paket umrah gratis kepada Aipda Mirwan Raniyus beserta istri, yang diserahkan langsung oleh Kapolda Riau.

Kegiatan berlangsung tertib dari pukul 14.20 hingga 15.50 WIB, dihadiri sekitar 3.000 jamaah. Pengamanan melibatkan sekitar 100 personel yang dipimpin Kabag Ops Polres Rohil Kompol Budi Pramana, S.Psi. Sepanjang pelaksanaan, situasi terpantau aman dan terkendali.

Dari Peresmian Gedung hingga Bantuan Korban Karhutla, Ini Rangkaian Kunker Kajati Riau ke Inhil

Tue, 22 Sep 2026 20:15:19 +0700

AYORIAU.CO, TEMBILAHAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (22/9/2026).

Kedatangan Kajati Riau disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tembilahan Johannes Harysuandy Siregar, S.H., M.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Bupati Inhil Herman, Kapolres Inhil, Dandim 0314, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Inhil.

Sejumlah agenda dilaksanakan dalam rangkaian kunker Kajati Riau tersebut. Salah satunya penandatanganan prasasti sekaligus peresmian Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tembilahan.

Peresmian gedung tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Tembilahan, khususnya dalam pengelolaan barang bukti secara lebih tertib dan menunjang pelayanan institusi.

Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana mengatakan, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi serta pelaksanaan tugas jajaran Kejaksaan di daerah, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Menurutnya, sinergitas antarlembaga merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap sinergitas dan koordinasi yang selama ini telah terbangun dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda agar setiap tugas dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar I Dewa Gede Wirajana.

Usai meresmikan Gedung Barang Bukti, Kajati Riau bersama Bupati Inhil melanjutkan kegiatan dengan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Arsip Kejaksaan Negeri Tembilahan.

Pembangunan gedung arsip tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan penyimpanan dokumen serta arsip kelembagaan Kejaksaan Negeri Tembilahan secara lebih terorganisir.

Bupati Inhil Herman menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Kajati Riau ke Kabupaten Inhil. Ia berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat komunikasi dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan Kejaksaan.

“Kami mohon arahan dan tunjuk ajar, bagaimana sinergitas yang sudah terbangun selama ini dapat terus ditingkatkan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sinergi ini semakin baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Herman.

Rangkaian kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial. Kajati Riau didampingi Bupati Inhil menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penyerahan bantuan sosial tersebut dipusatkan di Jalan Anang Acil, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan.

Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari kepedulian Kejaksaan bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak bencana, khususnya warga yang membutuhkan dukungan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan.

Kunjungan kerja Kajati Riau ke Kabupaten Inhil berlangsung dalam rangkaian kegiatan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda dalam menjalankan tugas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketua BAHU Prabowo DPD Riau : Walikota Agung Nugroho Pahami Kebutuhan Warga, Layak Diperhitungkan Pimpin Riau ke Depan

Tue, 22 Sep 2026 19:14:37 +0700

AYORIAU.CO, PEKANBARU - Kinerja Walikota Pekanbaru H. Agung Nugroho, SE.,MM yang dilantik 20 Februari 2025 lalu mendapat apresiasi dari kalangan praktisi hukum.

Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Prabowo DPD Riau, Wanton, SH.,MH.,M.Si menilai, sosok Agung Nugroho menunjukkan gaya kepemimpinan yang responsif dan memahami kebutuhan riil masyarakat. Dengan sejumlah indikator objektif yang terukur di lapangan, ia dinilai layak diperhitungkan sebagai calon pemimpin Riau ke depan.

"Kami di BAHU Prabowo DPD Riau setiap hari menerima aduan warga, dari persoalan parkir liar, sengketa lahan, hingga izin UMKM yang berbelit. Yang kami lihat dari Pak Agung Nugroho, beliau tidak kerja dari balik meja saja. Konsep berkantor di kecamatan dan turun cek jalan rusak pakai motor itu nyata dampaknya. Di Tuah Madani, begitu dikunjungi, langsung diperbaiki. Warga merasakan itu," ujar Wanton di Pekanbaru, Senin (20/9/2026).

Menurut Wanton yang juga seorang akademisi dan praktisi hukum, ada 4 indikator rasional yang menjadi dasar penilaian tersebut:

*1. Indikator Responsivitas Kebijakan.*
Keputusan awal menurunkan tarif parkir melalui Perwako dinilai sebagai jawaban cepat atas keluhan warga. Serta penghapusan pungutan parkir di Indomaret dan Alfamart di Pekanbaru "Bagi kami, pemimpin yang mau mendengar keluhan kecil seperti parkir dan langsung eksekusi, itu indikator peka," kata Wanton.

*2. Indikator Efisiensi Fiskal dan Kolaborasi.*
Program renovasi puluhan halte Trans Metro Pekanbaru melalui skema CSR perusahaan yang menghemat miliaran rupiah APBD, pembangunan Sport Center Pekanbaru di Kulim seluas 12 hektare, serta pengoperasian bus listrik sebagai angkutan publik modern, dinilai sebagai terobosan fiskal yang cerdas dan bisa direplikasi di tingkat provinsi.

*3. Indikator Keberpihakan Sosial.*
Komitmen memberikan THR dan kenaikan insentif bagi Pasukan Biru (petugas kebersihan) jika Pekanbaru meraih Adipura, serta program pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan, dinilai berpihak pada pekerja lapangan. Pemberian Gaji ke 14 dan TPP Full bagi ASN,

*4. Indikator Rekam Jejak dan Jaringan.*
Rekam jejak Agung Nugroho sebagai Wakil Ketua DPRD Riau 2020-2024, Ketua DPD Partai Demokrat Riau, mantan Ketua KNPI Pekanbaru, Ketua IMI Riau 3 periode dan penerima SIWO PWI Award 2026 sebagai Tokoh Peduli Olahraga, menunjukkan pemahaman peta politik dan kemasyarakatan Riau yang matang.

"Pekanbaru adalah miniatur Riau yang heterogen. Masalahnya kompleks, dari banjir, sampah, kemacetan, sampai UMKM. Kalau seorang Walikota mampu mengelola kota yang kompleks ini dengan pendekatan lapangan, maka secara rasional ia punya modal untuk memimpin provinsi yang lebih luas dari pesisir hingga daratan," tegas Wanton, SH.,MH.,M.Si.

Disinggung soal kriteria Gubernur Riau ideal, Wanton menyebut ada 5 indikator utama yang harus dimiliki: kemampuan mengelola DBH Sawit secara adil, penanganan Karhutla yang sistematis, penyelesaian konflik lahan, pengentasan kemiskinan pesisir, dan penciptaan lapangan kerja bagi anak muda.

"Kalau indikator itu yang dipakai, Pak Agung punya modal jaringan dan pengalaman legislasi. Tapi tentu harus dibuktikan dulu dengan kinerja 2 tahun ke depan di Pekanbaru. Harus ada angka yang terukur," ujarnya.

Untuk menjaga objektivitas, Wanton juga memberikan catatan kritis.

"PR masih ada. Kami di BAHU mencatat 3 hal: berapa persen titik banjir berkurang, berapa hari kecepatan pengurusan izin UMKM, dan bagaimana transparansi digitalisasi pelayanan publik. Jika 3 ini tuntas dengan data, maka kelayakan memimpin Riau bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan rasional masyarakat," tutup Wanton.

Ia menegaskan, apresiasi yang diberikan BAHU Prabowo DPD Riau merupakan penilaian objektif sebagai pemerhati dan praktisi yang melihat langsung dinamika lapangan, bukan dukungan politik praktis menuju Pilgubri.

IPWL Yayasan Satu Bumi Temui Kabid Brantas BNNP Riau, Bahas Sinergi Rehabilitasi dan Pemberantasan

Tue, 22 Sep 2026 19:12:55 +0700

AYORIAU.CO, PEKANBARU - Institusi Penerima Wajib Lapor Korban Penyalahguna Narkotika Yayasan Satu Bumi yang diwakili oleh Ketua Yayasan, Wanton, SH., MH., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, BNNP Riau. Dalam kunjungan tersebut, Wanton diterima langsung oleh Kabid Brantas BNNP Riau, Kombes Pol. Dr. Ali Macfud, SIK., MIK. ( Rabu, 16/09/2026)

Agenda pertemuan ini adalah silaturahmi dan tukar informasi terkait upaya rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika, serta strategi pencegahan dan pemberantasan narkotika di Provinsi Riau.

Sebagai penggiat rehabilitasi, Wanton menyampaikan pentingnya koordinasi rutin dengan BNNP Riau untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan Indonesia Bersinar.

“Kami sebagai penggiat rehabilitasi biasa meminta arahan dan berdiskusi. Pemberantasan harus beriringan dan bersinergi dengan penggiat rehabilitasi agar tujuan mewujudkan Riau bebas dari penyalahgunaan narkotika dapat tercapai,” ujar Wanton.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Brantas BNNP Riau, Kombes Pol. Dr. Ali Macfud, SIK., MIK., mengapresiasi peran aktif masyarakat dan lembaga rehabilitasi.

“Ya kita apresiasi jika ada laporan dari masyarakat terkait peredaran narkotika akan segera dilakukan lidik,” tegas Kombes Ali Macfud.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara BNNP Riau dan IPWL Yayasan Satu Bumi dalam pelaksanaan program P4GN dan rehabilitasi di wilayah Riau.

Dukung Swasembada Pangan, Personel KSKP Polres Inhil Beri Penyuluhan kepada Peternak Sapi

Tue, 22 Sep 2026 13:35:34 +0700

AYORIAU.CO, INHIL - Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Polres Indragiri Hilir (Inhil) ikut mengambil peran dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Personel kepolisian turun langsung menyambangi peternak sapi untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan.

Kegiatan tersebut dilakukan Brigpol Efriwandi dengan menyambangi peternak sapi lokal di wilayah hukum Polsek KSKP, Selasa (22/9/2026).

Kapolsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tembilahan, Ipda Parna Bonar T. Simarmata, S.H., melalui Brigpol Efriwandi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam mendukung dan mengawal program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

"Kami ingin memastikan para peternak kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup agar hasil produksi ternak mereka, baik daging maupun anakan atau pedet, bisa maksimal. Jika peternak sejahtera dan produksinya melimpah, maka target swasembada pangan nasional secara otomatis akan memperkuat ketahanan lingkungan kita," ujar Efriwandi.

Selain memberikan penyuluhan terkait peternakan, Efriwandi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Para peternak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian hewan ternak. Salah satu upaya yang didorong yakni dengan mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar kawasan peternakan.

Kehadiran personel Polsek KSKP mendapat sambutan positif dari para peternak. Mereka menilai edukasi dan pendampingan seperti ini dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan pola peternakan yang selama ini masih banyak dilakukan secara tradisional.

Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, khususnya para peternak, diharapkan ketersediaan pangan asal hewan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terus terjaga sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Polda Riau Tangani 60 Perkara Karhutla, 63 Orang Jadi Tersangka

Mon, 21 Sep 2026 19:44:23 +0700

AYORIAU.CO, PEKANBARU - Polda Riau bersama jajaran terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau. Hingga September 2026, polisi telah menangani 60 perkara dengan menetapkan 63 orang sebagai tersangka.

Berdasarkan data terbaru Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau dan jajaran, luas area yang terbakar atau menjadi lokasi perkara mencapai 3.391,78 hektare.

Dari total perkara tersebut, sebanyak 40 perkara masih dalam proses penyidikan tahap I, satu perkara berada pada tahap P19, sedangkan 17 perkara telah memasuki tahap II. Sementara itu, belum ada perkara yang dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kabid Humas Polda Riau Kombes Akmadi mengatakan penegakan hukum terhadap karhutla dilakukan secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mencegah terulangnya pembakaran hutan dan lahan.

“Penanganan karhutla terus kami lakukan secara serius dan berkelanjutan. Setiap laporan dan temuan di lapangan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Akmadi, Senin (21/9/2026).

Menurut Akmadi, proses penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus mendalami setiap perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan di lapangan.

“Kami tidak hanya mengejar jumlah perkara, tetapi memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan,” katanya.

Selain penegakan hukum, penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui langkah pencegahan, pemadaman hingga pendinginan di lokasi terdampak.

Akmadi menegaskan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan langkah pencegahan. Karena itu, sinergi seluruh unsur serta keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi terjadinya karhutla.

“Penegakan hukum harus berjalan bersama dengan pencegahan. Karena itu, sinergi seluruh unsur dan peran masyarakat sangat penting untuk mencegah karhutla kembali terjadi,” pungkasnya.

Polres Inhil Raih Penghargaan Kapolri Kategori Pelayanan Prima

Sun, 20 Sep 2026 15:19:48 +0700

AYORIAU.CO - Polres Indragiri Hilir kembali menorehkan prestasi dalam bidang pelayanan publik. Polres Inhil menerima Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai satuan kerja dengan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 Kategori Pelayanan Prima (A).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kabag Ren Polres Indragiri Hilir AKP Buha R. Munthe, S.H., M.H. dari Kapolda Riau pada Rabu, 16 September 2026, di Pekanbaru.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Polres Inhil, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui SKCK, SPKT, SIM, serta pelayanan Reskrim.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, serta sinergi seluruh personel dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, cepat, humanis, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar AKBP Donny Eko Listianto.

Kapolres menegaskan, penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel Polres Inhil untuk terus berinovasi dan mempertahankan kualitas pelayanan publik sesuai dengan semangat Polri Presisi.

Kepercayaan dan kepuasan masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan pelayanan kepolisian. Karena itu, kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, transparan dan humanis,” tegasnya.

Dengan diraihnya Kategori Pelayanan Prima (A), Polres Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Ketua Jarnas Prabowo Gibran, Minta Kebun Sawit Rakyat Tak Ikut Terdampak Penertiban Kawasan Hutan

Sat, 19 Sep 2026 17:55:10 +0700

AYORIAU.CO, PEKANBARU - Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI), Nasarudin, meminta pemerintah memastikan kebun sawit milik masyarakat tidak ikut terdampak dalam proses penertiban kawasan hutan.

Hal tersebut disampaikan Nasarudin saat menemui masyarakat Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (17/9/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi kebun sawit masyarakat yang berada di kawasan hutan dan masuk dalam proses penertiban pemerintah.

Nasarudin meminta pemerintah membedakan lahan yang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha atau pihak tertentu dengan lahan yang selama ini dikelola masyarakat kecil sebagai sumber penghidupan.

“Yang kita minta adalah jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban. Kalau ada lahan yang memang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha atau cukong, silakan ditertibkan. Tetapi lahan yang benar-benar milik dan dikelola masyarakat harus mendapatkan perlindungan,” ujar Nasarudin, dikutip Sabtu (19/9/2026).

Ia secara khusus meminta agar kebun masyarakat dengan luas lima hektare ke bawah yang memenuhi ketentuan tetap dapat dikelola masyarakat dan tidak ikut terdampak dalam pengelolaan lahan hasil penertiban oleh Agrinas.

Nasarudin juga mendorong pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Agrinas untuk mengusulkan pelepasan lahan masyarakat yang memenuhi persyaratan dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

“Kalau memang itu lahan masyarakat dan memenuhi ketentuan, kita minta diusulkan untuk dilepaskan dari kawasan hutan menjadi APL. Dengan begitu ada kepastian bagi masyarakat dan persoalan yang selama ini muncul bisa diselesaikan,” katanya.

Untuk mendukung proses tersebut, Nasarudin mendorong kepala desa bersama masyarakat melakukan pendataan secara menyeluruh. Data tersebut antara lain mencakup lokasi, luas lahan, identitas pengelola, serta riwayat penguasaan lahan.

“Data harus ada. Lahan harus jelas, pemilik atau pengelolanya jelas, luasnya jelas, dan riwayatnya juga harus jelas. Dengan begitu kita bisa memperjuangkan persoalan masyarakat berdasarkan fakta,” ujarnya.

Nasarudin juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi kebijakan penertiban kawasan hutan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan tetap diperlukan untuk mencegah penguasaan kawasan secara ilegal. Namun, pelaksanaannya dinilai perlu memperhatikan keberadaan petani kecil yang selama ini menggantungkan kehidupan dari kebun sawit.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKSPI, Nasarudin juga menawarkan organisasinya menjadi mitra strategis Agrinas dalam membantu penyelesaian persoalan petani sawit yang lahannya terdampak penertiban kawasan hutan.

“PKSPI siap menjadi mitra strategis Agrinas di seluruh Indonesia. Kita siap membantu Agrinas dalam menyelesaikan konflik-konflik lahan masyarakat yang masuk dalam penertiban PKH dan kemudian dikelola Agrinas,” pungkas Nasarudin.***

Perempuan Pujakesuma Riau Satukan Langkah di Jakarta, Teguhkan Persaudaraan dari Daerah hingga Nasional

Sat, 19 Sep 2026 14:24:21 +0700

AYORIAU.CO, JAKARTA - Kehadiran perempuan Pujakesuma dari Provinsi Riau turut memberi warna dalam Musyawarah Besar (Mubes) VI DPP Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 18–20 September 2026.

Di tengah berkumpulnya keluarga besar Pujakesuma dari berbagai penjuru Indonesia, DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Riau hadir membawa semangat kebersamaan, persaudaraan, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam perjalanan organisasi.

Delegasi Wanita Pujakesuma Riau dipimpin Ketua DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Riau Hj. Ade Hartati. Turut hadir Sekretaris DPW Wanita Pujakesuma Riau Maryana Evelo Savyahwati, Ketua DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten Siak Indah Rosmiati, S.H., serta Ketua DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten Bengkalis Karmiatin.

Dalam rangkaian Mubes, jajaran Wanita Pujakesuma Riau juga bersilaturahmi bersama Ketua DPP Wanita Pujakesuma se-Indonesia Elrita Zain, S.E.

Kehadiran mereka bukan sekadar memenuhi agenda organisasi. Mubes VI menjadi momentum bagi perempuan Pujakesuma untuk mempererat komunikasi antara pusat dan daerah sekaligus membangun kekuatan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota.

Semangat itu sejalan dengan falsafah yang terus dijaga keluarga besar Pujakesuma, “Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah” kerukunan membawa kekuatan, sementara perpecahan membawa kehancuran.

Mubes VI juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-46 Pujakesuma. Forum tersebut dihadiri pengurus dan utusan Pujakesuma dari berbagai daerah di Indonesia.

Rombongan Pujakesuma Riau secara keseluruhan dipimpin Ketua DPW PKB Pujakesuma Provinsi Riau H. Muhammad Nasir, S.H. Kehadiran delegasi Bumi Lancang Kuning menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat hubungan antara kepengurusan pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota.

Muhammad Nasir mengatakan Mubes bukan sekedar forum organisasi, tetapi juga momentum untuk menyatukan langkah dan memperkokoh persaudaraan keluarga besar Pujakesuma.

“Kehadiran kami dari Provinsi Riau merupakan bagian dari komitmen untuk bersama-sama menyukseskan Mubes VI. Kita berharap forum ini semakin memperkuat persaudaraan, kekompakan dan soliditas keluarga besar Pujakesuma, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Nasir.

Ia berharap nilai kerukunan tetap menjadi fondasi Pujakesuma dalam menjalankan roda organisasi.

“Pujakesuma harus terus menjaga kerukunan dan kebersamaan. Perbedaan jangan sampai memecah persaudaraan. Dari Mubes ini kita berharap lahir semangat dan gagasan yang semakin memperkuat Pujakesuma serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Mubes VI turut dihadiri Ketua Umum DPP PKB Pujakesuma Eko Sopianto, S.E., serta Ketua Dewan Pembina DPP Pujakesuma yang juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Bagi DPW Wanita Pujakesuma Riau, perjalanan dari Bumi Lancang Kuning menuju forum nasional tersebut membawa pesan tersendiri. Perempuan bukan hanya hadir sebagai pelengkap dalam struktur organisasi, tetapi menjadi bagian dari kekuatan yang merawat persaudaraan, menjaga budaya, dan menggerakkan organisasi dari daerah.

Dari Jakarta, semangat itu kembali ditegaskan, perempuan Pujakesuma Riau hadir, bersatu dan mengambil bagian dalam menjaga kerukunan serta membawa organisasi terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Hujan Guyur Riau, Udara Pekanbaru Kembali Bersih

Sat, 19 Sep 2026 14:22:36 +0700

AYORIAU.CO - Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Provinsi Riau sejak malam hingga pagi hari membawa angin segar bagi masyarakat. Tak hanya membasahi jalan dan lahan yang sebelumnya kering, hujan juga membantu membersihkan partikel asap di udara sehingga kualitas udara di Pekanbaru kembali berada pada kategori baik.

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Sabtu (19/9/2026) pukul 07.00 WIB, konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 di Pekanbaru tercatat hanya 9,9 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Angka tersebut masuk dalam kategori baik.

Perubahan ini cukup signifikan setelah dalam beberapa hari sebelumnya kualitas udara Pekanbaru sempat memburuk akibat kabut asap yang dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Hujan menjadi salah satu faktor penting yang membantu menekan konsentrasi partikulat di udara.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Riau M Edy Afrizal mengatakan, turunnya hujan di sejumlah wilayah menjadi momentum positif dalam penanganan karhutla. Selain membantu proses pemadaman dan pembasahan lahan, hujan juga berdampak langsung terhadap kualitas udara.

“Curah hujan tentu sangat membantu, terutama untuk membasahi lahan dan menekan potensi munculnya titik api baru. Kualitas udara juga kita lihat membaik setelah hujan turun,” ujarnya.

Meski demikian, Edy mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap persoalan karhutla telah selesai. Kondisi cuaca Riau masih dinamis dan potensi munculnya kembali titik api tetap harus diantisipasi, terutama pada wilayah yang memiliki lahan gambut dan kawasan rawan terbakar.

“Kita tetap melakukan pemantauan. Jangan sampai setelah hujan turun kewaspadaan menjadi berkurang. Lahan yang sebelumnya terbakar harus dipastikan benar-benar padam dan tidak menyimpan bara,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi mengatakan, membaiknya kualitas udara menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, jajaran kepolisian bersama seluruh stakeholder tetap melakukan langkah pencegahan dan penanganan karhutla secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah, hujan yang turun memberikan dampak positif terhadap kondisi udara dan penanganan karhutla. Namun ini bukan berarti kita berhenti. Personel tetap melakukan pemantauan, patroli dan penanganan apabila ditemukan titik api,” kata Akmadi.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kondisi tersebut. Dengan meningkatnya curah hujan, diharapkan lahan yang sebelumnya rawan terbakar semakin basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan.

“Yang paling penting adalah jangan membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita jaga bersama kondisi yang sudah membaik ini. Masyarakat adalah benteng utama dalam mencegah karhutla,” ujarnya.

Di sisi lain, BMKG memprakirakan kondisi cuaca Riau masih berpotensi berubah. Pada dini hari, kondisi udara dapat kembali berkabut hingga berawan, sementara hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Riau.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kondisi tersebut berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru, terutama pada pagi serta malam hingga dini hari.

Suhu udara Riau diprakirakan berada pada kisaran 23–33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 50–100 persen. Sementara angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10–40 kilometer per jam.

Hujan yang mengguyur Riau kali ini setidaknya menjadi jeda dari kepungan asap. Udara Pekanbaru yang kini berada pada kategori baik menjadi momentum untuk terus memperkuat upaya pencegahan karhutla. Kewaspadaan pun tetap diperlukan, mengingat kondisi cuaca dan arah angin dapat berubah sewaktu-waktu.

Dipimpin H. Muhammad Nasir, DPW Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Provinsi Riau Hadiri Mubes VI dan Harlah ke-46 di Jakarta

Sat, 19 Sep 2026 14:20:39 +0700

AYORIAU.CO, JAKARTA - Jajaran Pengurus DPW Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma Provinsi Riau menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) VI DPP PKB Pujakesuma yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 18–20 September 2026.

Rombongan Riau dipimpin Ketua DPW Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma Provinsi Riau H. Muhammad Nasir, S.H. Delegasi Bumi Lancang Kuning terdiri atas unsur Pengurus DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Riau, serta perwakilan pengurus dari kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Mubes VI yang dimulai Jumat (18/9/2026) tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-46 Pujakesuma dan dihadiri ratusan pengurus serta utusan dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua DPW Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma Provinsi Riau H. Muhammad Nasir, SH mengatakan, kehadiran jajaran DPW Pujakesuma Provinsi Riau merupakan bentuk komitmen untuk menyukseskan Mubes VI sekaligus memperkuat konsolidasi Organisasi antara Pengurus Pusat dan Daerah.

Menurutnya, Mubes bukan sekedar forum organisasi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan dan menyatukan langkah keluarga besar Pujakesuma dari berbagai daerah di Indonesia.

M. Nasir juga berharap semangat “Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah” terus menjadi pegangan keluarga besar Pujakesuma dalam menjalankan roda organisasi.

“Pujakesuma harus terus menjaga kerukunan dan kebersamaan. Perbedaan jangan sampai memecah persaudara'an. Dari Mubes ini kita berharap lahir semangat dan gagasan yang semakin memperkuat Pujakesuma serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain H. Muhammad Nasir,SH dari jajaran DPW PKB Pujakesuma Provinsi Riau turut hadir Sekretaris Jenderal Sunarno dan Ketua Harian Dukut Tri Sadono, S.Pi.,M.Si.

Sementara dari DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Riau hadir Ketua Hj. Ade Hartati bersama Sekretaris Maryana.

Delegasi Riau juga diperkuat utusan dari sejumlah kabupaten dan kota, di antaranya Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Kota Pekanbaru.

Dari Bengkalis hadir Karmiatin, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir diwakili Muridi Susandi. Kabupaten Kampar mengutus H. Ristanto dan Panji Gusti Pengestu.

Dari Pelalawan hadir H. Paidi dan Dukut Tri Sadono, S.Pi,M.Si Rokan Hilir diwakili H. Sudarno dan H. Sukarli Setiawan, sementara Rokan Hulu diwakili Dr. HC Andi Sidomulyo dan H. Parlan.

Dari Kabupaten Siak hadir Jefri A, S.H. dan Indah Rosmiati, sedangkan Kota Pekanbaru diwakili Sugiatno dan Ewi Permana, S.H.

Kehadiran delegasi Riau menjadi bagian dari konsolidasi organisasi dalam forum tertinggi Pujakesuma tersebut. Mubes menjadi ruang bagi pengurus dari berbagai wilayah untuk membahas arah organisasi sekaligus memperkuat komunikasi, kebersamaan dan soliditas antardaerah.

Mubes VI turut dihadiri Ketua Umum DPP PKB Pujakesuma Eko Sopianto, S.E. Agenda lima tahunan organisasi tersebut pada 2026 juga dirangkaikan dengan peringatan Harlah ke-46 Pujakesuma.

Rangkaian Mubes VI turut dihadiri Ketua Dewan Pembina DPP Pujakesuma sekaligus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto.

Mubes VI mengusung semangat falsafah Jawa “Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah”, yang menekankan pentingnya menjaga kerukunan, persaudaraan dan kebersamaan di tengah keluarga besar Pujakesuma.

Momentum Mubes dan Harlah ke-46 juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antargenerasi dan antardaerah serta memperkuat komitmen menjaga dan melestarikan budaya sebagai salah satu identitas Pujakesuma.

Bagi jajaran DPW Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma Provinsi Riau, keikutsertaan dalam Mubes VI menjadi momentum untuk membawa aspirasi daerah ke forum nasional, memperkuat konsolidasi organisasi, serta membangun jejaring dan persaudaraan dengan keluarga besar Pujakesuma dari berbagai penjuru Indonesia.

Mabes TNI Kunjungi Polres Inhil, Perkuat Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

Fri, 18 Sep 2026 17:27:31 +0700

AYORIAU.CO, TEMBILAHAN - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melalui Tim Penyuluh Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melakukan kunjungan ke Mapolres Indragiri Hilir dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Aula Rekonfu Mako Polres Indragiri Hilir, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tembilahan.

Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI dipimpin Brigjen TNI Mar. Agus Gunawan, S.H., M.H., bersama Kolonel Laut Indra Joko, M.Han., Kolonel Mar. Victor Penpada, S.E., Kolonel AU Yotam Djalim, S.E., Mayor Arh. Eddy Siswanto, Mayor Cba. Witno Hadi, serta Mayor Inf. Usman.

Kunjungan tersebut disambut langsung Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Kompol Maitertika, S.H., M.H., sejumlah pejabat utama Polres Inhil, serta Pasi Ops Kodim Kapten Arh. Agus Purwanto.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI melaksanakan koordinasi terkait langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Koordinasi juga diarahkan untuk memperkuat sinergitas antara TNI, Polri dan instansi terkait, khususnya dalam menghadapi potensi Karhutla serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla, mengingat penanganannya membutuhkan kesiapsiagaan dan kerja sama seluruh pihak.

Pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi. Sinergitas TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pihak terkait harus terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat dicegah dan ditangani secara cepat,” ujar Kapolres.

Menurutnya, koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi Kabupaten Indragiri Hilir yang aman dan kondusif sekaligus meminimalisir dampak Karhutla terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Kita harus mengedepankan langkah pencegahan, kesiapsiagaan dan respons cepat. Dengan sinergi yang kuat, setiap potensi Karhutla dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Sambut Hari Jadi Polwan ke-78, Polwan Polda Riau Gelar Program JALUR di Sungai Duku, Bagikan Sembako dan Buka Klinik Terapung

Fri, 18 Sep 2026 17:25:07 +0700

AYORIAU.CO, PEKANBARU - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ke-78 tahun 2026, jajaran Polwan Polda Riau menggelar aksi sosial melalui Program JALUR (Jelajah Riau Untuk Rakyat) di kawasan Sungai Duku, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan yang mengusung kepedulian terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat pesisir tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sembako, pembagian bibit pohon, serta pelayanan kesehatan gratis melalui Klinik Terapung.

Bakti sosial ini dipusatkan di RT 03/RW 07, Jalan Tanjung Datuk Ujung Sungai Duku, dengan melibatkan kolaborasi lintas satuan, yakni Polwan Ditpolairud, Polwan Bid Dokkes, dan Polwan Ditbinmas Polda Riau.

Sejumlah perwira Polwan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya AKP Sri Wahyuni, Iptu Hema Malini, Iptu dr. Nia Triana, Ipda Zea Disca, dan Ipda Dezgita Nora Sitorus. Pelaksanaan kegiatan juga didampingi Ketua RT Dodi Zuhimin dan Ketua RW Zaini Fachrudin.

*Salurkan 50 Paket Sembako dan Bibit Pohon*
Dalam kegiatan sosial tersebut, tim gabungan Polwan Polda Riau menyalurkan sebanyak 50 paket sembako kepada masyarakat pesisir yang membutuhkan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari warga sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepolisian terhadap masyarakat.

Selain bantuan pangan, para personel juga membagikan bibit pohon mangga sebagai bagian dari upaya mendukung penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar permukiman warga. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Warga memanfaatkan kehadiran Klinik Terapung untuk memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

*Klinik Terapung Layani Pemeriksaan Kesehatan Gratis*
Melalui layanan kesehatan tersebut, masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, warga juga menerima vitamin serta obat-obatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tim medis.

Kehadiran Klinik Terapung menjadi salah satu bentuk pelayanan humanis Polwan Polda Riau dalam mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir dan bantaran sungai.

Dirpolairud Polda Riau, Kombes Pol Apri Fajar Hermanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program JALUR kali ini memiliki nuansa berbeda karena dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan ke-78 tahun 2026.

“Program JALUR kali ini berbeda dari biasanya. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan ke-78 tahun 2026, kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh para Polwan Polda Riau yang berasal dari Ditpolairud, Ditbinmas, dan Biddokkes,” ujar Apri Fajar Hermanto.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas satuan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Program JALUR ini, Polda Riau berharap hubungan silaturahmi dan komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat pesisir semakin erat. Selain membantu kebutuhan ekonomi warga, kegiatan tersebut juga menjadi wujud kepedulian terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah perairan Pekanbaru.

Program JALUR (Jelajah Riau Untuk Rakyat) diharapkan dapat terus menjadi sarana pelayanan dan kepedulian sosial kepolisian, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Polres Inhil Gelar Sertijab Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran

Fri, 18 Sep 2026 13:22:47 +0700

AYORIAU.CO, TEMBILAHAN - Polres Indragiri Hilir menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran, Jumat (18/9/2026) pagi. Kegiatan berlangsung di Lapangan Apel Polres Indragiri Hilir dan dipimpin langsung Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H.

Sertijab tersebut meliputi jabatan Kasatlantas, Kasatintelkam, Kasatbinmas, Kapolsek Kuala Indragiri, Kapolsek Gaung, Kapolsek Gaung Anak Serka, Kapolsek Tanah Merah, Kapolsek Concong, serta Kasubbag Binkar Bag SDM Polres Indragiri Hilir.

Kegiatan turut dihadiri Wakapolres Inhil Kompol Maitertika, S.H., M.H., para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, Wakil Ketua Bhayangkari Polres Inhil Ny. Rina Maitertika beserta pengurus, serta para perwira, bintara dan PNS Polres Inhil.

Sertijab dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Riau Nomor KEP/467/IX/KEP/2026 tanggal 5 September 2026. Prosesi ditandai dengan pembacaan keputusan, penyematan tanda pangkat dan jabatan, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara serah terima, pakta integritas dan berita acara sumpah jabatan.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni AKP Gunawan dari Kapolsek Kuala Indragiri menjadi Kasubbag Binkar Bag SDM Polres Inhil; AKP Edi Dalianto dari Kapolsek Gaung menjadi Kapolsek Kuala Indragiri; serta AKP Fadly, S.H. sebagai Kapolsek Gaung.

Selanjutnya, AKP Ricki Marzuki, S.H. mendapat jabatan baru sebagai Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Riau dan posisinya sebagai Kasatlantas Polres Inhil diisi AKP Adrianus Riyanto Tinambunan, S.E., M.Si.

Jabatan Kasatbinmas diserahterimakan dari Iptu Agus Ferinaldi, S.Sos., M.H. kepada Iptu Andi Fernando Purba, S.E. Sementara jabatan Kapolsek Gaung Anak Serka dipercayakan kepada AKP Suryawan Fadlin, S.E., M.M.

Pada jajaran fungsi intelijen, AKP Jamaluddin, S.H. mendapat jabatan baru sebagai Pamin 5 Subdit 5 Ditintelkam Polda Riau dan jabatan Kasatintelkam Polres Inhil diemban AKP Beny Adil Saputra, S.E.
Sementara itu, jabatan Kapolsek Tanah Merah dipercayakan kepada Iptu Awet Lestari Nainggolan, S.H., M.H. Sedangkan jabatan Kapolsek Concong diserahterimakan dari Iptu Anton Hilman, S.H., M.H. kepada Ipda Anisko, S.H., M.H.

Dalam amanatnya, Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri, khususnya dalam pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia.

Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, serta upaya meningkatkan kinerja organisasi sesuai kebutuhan dan pengembangan SDM Polri yang Presisi,” ujar Kapolres.

Kapolres meminta para pejabat yang baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas serta memahami karakteristik wilayah dan tanggung jawab masing-masing.

Jadilah pemimpin yang berintegritas, tegas, humanis, mampu membangun kerja sama dan menghadirkan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengendalikan organisasi, tetapi juga harus mampu membimbing, mengarahkan dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh personel.

Empati, profesionalisme dan kemampuan menyelesaikan permasalahan menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas,” tambahnya.

Kepada pejabat lama, Kapolres menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, loyalitas serta pengabdian selama bertugas di jajaran Polres Indragiri Hilir.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran dan kenal pamit di Aula Rekonfu Polres Inhil. Acara diisi dengan penyampaian kesan dan pesan, sambutan Kapolres, penyerahan cenderamata dan foto bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres kembali mengajak seluruh personel untuk mendukung pejabat yang baru, menjaga soliditas, integritas dan sinergitas, serta bersama-sama memelihara situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat yang baru. Segera beradaptasi dan berikan kinerja terbaik. Kepada pejabat lama, terima kasih atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Indragiri Hilir,” tutup AKBP Donny.

Polsek KSKP Tembilahan Tanam Cabai Rawit, Lahan Kosong di Pekan Arba Disulap Jadi Produktif

Fri, 18 Sep 2026 09:44:23 +0700

AYORIAU.CO, INHIL - Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tembilahan tak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jajaran kepolisian ini juga turun langsung mendukung ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan di sekitar permukiman warga untuk ditanami cabai rawit.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Dipimpin Kapolsek KSKP Tembilahan IPDA Parna B. Simarmata, S.H., sejumlah personel bersama masyarakat setempat mengolah lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal menjadi lahan produktif.

Gerakan menanam cabai rawit ini merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita pemerintah.

Tak sekadar melakukan penanaman, jajaran Polsek KSKP Tembilahan juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan kosong di lingkungan masing-masing.

Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.

Kapolsek KSKP Tembilahan IPDA Parna B. Simarmata mengatakan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kepolisian juga memiliki peran untuk mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kami hadir di tengah masyarakat Pekan Arba bukan hanya untuk menjaga kondusivitas kamtibmas, tetapi juga menjadi motor penggerak ketahanan pangan. Ini adalah wujud dukungan penuh Polsek KSKP Tembilahan terhadap program Asta Cita Presiden RI menuju swasembada pangan," ujar Parna.

Menurutnya, cabai rawit dipilih karena menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat dan memiliki nilai ekonomis. Masa panennya yang relatif cepat juga membuat tanaman ini dinilai cocok dikembangkan dengan memanfaatkan lahan di sekitar permukiman.

Melalui kebun percontohan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa pekarangan maupun lahan kosong bisa diolah menjadi sumber pangan yang produktif.

Selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri, penanaman cabai juga diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga serta mendukung upaya menjaga ketersediaan komoditas pangan di tingkat lokal.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan lahan serta penanaman dan perawatan cabai.

Warga Kelurahan Pekan Arba menyambut positif kegiatan yang digagas Polsek KSKP Tembilahan tersebut. Mereka berharap gerakan pemanfaatan lahan produktif dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah lain di Kabupaten Indragiri Hilir.

Melalui langkah sederhana dari Pekan Arba ini, Polsek KSKP Tembilahan berharap semangat ketahanan pangan dapat tumbuh dari lingkungan keluarga dan berkembang menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat.

Polsek Kateman Ungkap Kasus Curat, Lima Orang Diamankan dalam Pengembangan Perkara

Fri, 18 Sep 2026 09:42:55 +0700

AYORIAU.CO, INHIL - Kepolisian Sektor (Polsek) Kateman, Polres Indragiri Hilir, mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (Curat) di sebuah rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Bugis, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Dalam pengungkapan tersebut, total lima orang telah diamankan. Pengungkapan dilakukan dalam dua tahap, yakni dua orang terlebih dahulu diamankan pada Minggu, 13 September 2026, kemudian hasil pengembangan polisi menangkap tiga orang lainnya yang diamankan pada Kamis, 17 September 2026.

Dua orang yang diamankan terlebih dahulu yakni (M H alias H) (27) dan (S M alias A) (42) Sementara tiga orang hasil pengembangan masing-masing (RT alias R) (26), (AR alias A) (24), dan (HF alias H) (24).

Kapolsek Kateman Kompol Bachtiar, S.H., M.H., menjelaskan, kasus tersebut diketahui pada Sabtu, 12 September 2026 sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu, korban, Yusri, sedang berada di Kota Batam karena keperluan keluarga.

Korban mendapat informasi bahwa outdoor AC di rumahnya telah hilang. Setelah dilakukan pengecekan bersama warga dan personel Polsek Kateman melalui video call, diketahui kondisi rumah dalam keadaan berantakan dan sejumlah barang milik korban telah hilang.

Barang yang dilaporkan hilang antara lain TV LED Samsung 32 inci, AC merek Aqua, kulkas satu pintu, karpet, kompor gas, tabung gas 3 kilogram, air fryer, drum air serta kabel listrik. Pintu kamar dan pintu belakang rumah juga ditemukan dalam kondisi rusak.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp30 juta dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kateman pada Minggu, 13 September 2026.
Dua Orang Diamankan, Kasus Kemudian Dikembangkan

Menindaklanjuti laporan, Unit Reskrim Polsek Kateman melakukan penyelidikan. Petugas kemudian menemukan (M H alias H)di sebuah bangunan kosong di Jalan Maritim, Kelurahan Tagaraja.

Dari hasil pemeriksaan, (H) mengaku pernah menjual satu unit televisi bersama (S M alias A) Polisi kemudian mencari keberadaan (A) dan mengamankannya untuk dimintai keterangan.

Dari pengembangan tersebut, polisi mendatangi sebuah lokasi di Jalan Tunas Muda, Kelurahan Tagaraja, dan menemukan satu unit TV LED Samsung 32 inci yang diduga merupakan barang milik korban.

Tidak berhenti sampai di situ, penyidik terus mengembangkan perkara berdasarkan keterangan kedua orang tersebut. Hasilnya, polisi memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan tiga orang lainnya.

Pengembangan Membawa Polisi kepada Tiga Terduga Pelaku
Pada Kamis, 17 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Kateman mengamankan (HF alias H) yang saat itu sedang berjalan kaki di Jalan Lingkar 1, Kelurahan Tagaraja.
Dalam pemeriksaan awal, (H) mengakui dugaan keterlibatannya dalam aksi pencurian tersebut dan menyebut adanya beberapa orang lain yang diduga ikut terlibat.

Polisi kemudian melakukan pencarian terhadap (RT alias R) dan (AR alias A) di kediaman masing-masing. Keduanya berhasil diamankan dan selanjutnya menjalani pemeriksaan.

Dengan demikian, total lima orang telah diamankan dalam rangkaian pengungkapan perkara tersebut, terdiri dari dua orang yang diamankan pada tahap awal dan tiga orang yang diamankan melalui hasil pengembangan.

Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, di antaranya TV LED Samsung 32 inci, AC merek Aqua, air fryer, panci listrik, kompor gas, dua tabung gas 3 kilogram, serta satu unit sepeda motor tanpa pelat nomor.
Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam aksi pencurian, seperti kunci inggris, pahat, batang besi, obeng, pisau cutter, senter kepala, tang dan sisa kupasan kabel.

Penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun para terduga pelaku, mengamankan barang bukti serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya,” ujar Kompol Bachtiar.

Para terduga pelaku diproses berdasarkan Pasal 477 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., mengapresiasi pengungkapan kasus tersebut oleh Polsek Kateman.

Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Saya mengapresiasi kerja personel yang terus mengembangkan perkara hingga lima orang berhasil diamankan. Proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar AKBP Donny.

Kapolres juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keamanan rumah sebelum ditinggalkan, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

DKUPP Inhil Tegaskan Lapak Pasar Bukan Untuk Diperjualbelikan, Buka Posko Pengaduan dengan QR Code

Fri, 18 Sep 2026 08:44:58 +0700

AYORIAU.CO, INHIL - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Trio Beni Putra, SE., MM, menegaskan bahwa kios, los dan lapak di seluruh Pasar Rakyat Tembilahan dan Tembilahan Hulu adalah aset Pemerintah Kabupaten dan tidak boleh diperjualbelikan.

Penegasan ini disampaikan Dr. Trio Beni Putra menyikapi isu jual beli lapak yang beredar di masyarakat.

"Saya tegaskan, kios, los dan lapak pasar adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Sistem pengelolaannya adalah sewa pakai berdasarkan Perda Retribusi Daerah, bukan hak milik dan bukan untuk diperjualbelikan. Tidak ada satu pun koordinator pasar atau petugas yang kami beri kewenangan untuk menjual lapak," ujar Dr. Trio Beni Putra, SE., MM, Jumat (16/5/2026).

Dikatakan Dr. Trio Beni, pembayaran sewa lapak yang sah hanya melalui karcis retribusi resmi yang disetorkan langsung ke Kas Daerah. Jika ada oknum yang meminta uang di luar karcis dengan dalih jual beli lapak, itu adalah pelanggaran.

Sebagai langkah transparansi, Dr. Trio Beni Putra secara resmi meluncurkan gerakan STOP JUAL BELI LAPAK! dan membuka Posko Pengaduan Pasar Rakyat DKUPP Inhil.

Poster resmi berlogo Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dengan QR Code SCAN LAPOR DKUPP kini telah ditempel di setiap pintu masuk pasar.

"Kami menghimbau keras kepada seluruh pedagang, dilarang memperjualbelikan, menyewakan kembali, atau memindahtangankan lapak kepada pihak lain tanpa izin resmi DKUPP. Jika melanggar, sanksi kami tegas: pencabutan hak sewa, pengosongan lapak, dan akan kami proses melalui jalur hukum," tegas Dr. Trio Beni.

Untuk itu, pihaknya membuka kanal pengaduan resmi yang dijaga kerahasiaan pelapornya:

POSKO PENGADUAN PASAR DKUPP INHIL: 0822-8412-5688
SCAN QR CODE: LAPOR DKUPP (tertera di poster)

Dr. Trio Beni Putra meminta agar masyarakat melapor dengan 5 bukti lengkap agar pelaku tidak bisa mengelak:

a. Bukti Transaksi (transfer, kwitansi, screenshot chat)
b. Bukti Visual (foto/video transaksi)
c. Identitas Oknum & Lokasi Lapak
d. Saksi yang melihat kejadian
e. Waktu kejadian secara jelas

"Setiap laporan resmi, rahasia, dan pasti ditindaklanjuti. Ini komitmen kami untuk menjaga aset pasar agar pasar rakyat di Inhil lebih bersih, tertib, dan aman untuk masyarakat," pungkas Dr. Trio Beni.

Antrean SPBU Mengular, PD Hima Persis Pelalawan Desak Pemda dan Polres Perkuat Pengawasan SPBU

Wed, 16 Sep 2026 19:34:39 +0700

AYORIAU.CO, PELALAWAN - Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Kabupaten Pelalawan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan memperkuat pengawasan eksternal terhadap stok dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya Biosolar, di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kabupaten Pelalawan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, khususnya Biosolar.

Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan, Agung Prayoga, mengatakan persoalan antrean BBM tidak semestinya dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya manajemen SPBU perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai ketersediaan pasokan, stok harian, mekanisme distribusi, hingga masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi.

“Persoalan ini tidak boleh dipandang biasa dan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pasokan dan stok BBM setiap hari, termasuk bagaimana mekanisme pendistribusiannya dan kepada siapa BBM subsidi tersebut disalurkan,” kata Agung.

Menurutnya, antrean panjang bukan hanya berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan dalam jumlah besar di sekitar SPBU dapat menyebabkan perlambatan arus kendaraan, menghambat mobilitas, serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi barang.

Agung juga menyebut persoalan antrean BBM tersebut menjadi perhatian di tingkat organisasi PW Hima Persis Riau. Ia mengatakan, Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis Riau, Surya Maryuda, turut memberikan atensi terhadap persoalan antrean BBM yang berlangsung hingga berjam-jam di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru.

“Persoalan ini juga menjadi atensi dari PW Hima Persis Riau. Apa yang terjadi di Pekanbaru, dengan antrean panjang hingga berjam-jam, memiliki persoalan yang perlu kita lihat secara serius. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pelalawan,” ujarnya.

Minta Pengawasan Stok hingga Transaksi
PD Hima Persis Pelalawan meminta pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga menyentuh aspek stok, volume penyaluran, transaksi, serta pola pembelian di SPBU.

Agung menyebut sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, di antaranya kesesuaian antara stok BBM yang diterima SPBU dengan volume penyaluran kepada konsumen, pencatatan transaksi, pemanfaatan CCTV dan sistem digital, hingga identifikasi pola pembelian yang tidak wajar.

“Kami meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya melihat ada atau tidaknya BBM di tangki SPBU, tetapi juga perlu dilihat berapa stok yang masuk, berapa yang disalurkan setiap hari, siapa yang menerima, dan apakah volume penyalurannya sesuai dengan data yang tercatat,” tegasnya.

Ia juga meminta dugaan adanya praktik pelangsiran, penimbunan, pembelian berulang, maupun bentuk penyalahgunaan BBM subsidi lainnya diperiksa secara objektif oleh pihak yang memiliki kewenangan.

“ketika persoalan masyarakat yang sudah mengantre menunggu lama hingga berjam jam namun ternyata stok habis dan sulitnya mendapatkan BBM terus terjadi, tanpa transparansi dan penjelasan dari manajemen SPBU yang logis ke masyarakat maka kami berasumsi ini berpotensi penyalahgunaan distribusi BBM Subsidi, ini perlu diperiksa secara serius, objektif, dan berdasarkan data,” kata Agung.

Dorong Transparansi kepada Masyarakat
Menurut Agung, transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam mengurai persoalan antrean BBM. Pemerintah dan pihak terkait manajemen SPBU dinilai perlu memberikan informasi yang proporsional kepada masyarakat mengenai mekanisme distribusi dan ketersediaan BBM subsidi.

Ia menilai masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menunggu dalam antrean tanpa mengetahui secara jelas kondisi pasokan dan mekanisme distribusi BBM yang terjadi di lapangan.

“Ketika masyarakat harus antre berjam-jam, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai berapa pasokan yang tersedia setiap hari dan bagaimana distribusinya. Karena itu, transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat,” jelasnya.

Agung menambahkan, pengawasan distribusi BBM subsidi pada prinsipnya bertujuan memastikan penyaluran tepat sasaran dan tepat volume, sehingga masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi tidak kehilangan haknya akibat adanya penyimpangan dalam distribusi.

Akan Lakukan Pemantauan Lapangan
Sebagai organisasi mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial, PD Hima Persis Pelalawan menyatakan akan terus mengawal persoalan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Pelalawan.

Agung mengatakan, apabila tidak terdapat langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat terkait untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan pemantauan lapangan secara terbuka di sejumlah SPBU di Kabupaten Pelalawan.

“Jika tidak ada perbaikan dan tidak terdapat langkah pengawasan yang konkret, kami akan melakukan pemantauan lapangan di sejumlah SPBU sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawasan masyarakat. Tentu kami akan tetap menghormati kewenangan aparat serta ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap Pemkab Pelalawan dan Polres Pelalawan dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.

“BBM subsidi merupakan kebijakan negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil yang membutuhkan justru kesulitan memperoleh haknya karena persoalan distribusi dan lemahnya pengawasan,” pungkas Agung.

PD Hima Persis Pelalawan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong terciptanya distribusi BBM yang transparan, tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapolda Riau dan Pangdam Tinjau Karhutla di Inhu, Gelar Salat Istisqa Memohon Hujan

Wed, 16 Sep 2026 17:51:26 +0700

AYORIAU.CO, INHU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Pulau Jumat, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Rabu (16/9/2026).

Peninjauan tersebut turut diikuti Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Riau Edy Afrizal, serta jajaran Forkopimda Indragiri Hulu.

Selain memantau proses pemadaman dan pendinginan, Kapolda bersama rombongan juga melaksanakan salat istisqa untuk memohon turunnya hujan seusai menunaikan salat Zuhur.

Ikhtiar tersebut dilakukan di tengah upaya personel gabungan mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Riau.

Desa Pulau Jumat menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus. Kebakaran yang terdeteksi sejak 7 September 2026 telah menghanguskan sekitar 150 hektare lahan, dengan sekitar 100 hektare di antaranya berhasil dipadamkan.

Kondisi lapangan berupa semak belukar dan lahan gambut, ditambah angin kencang serta akses yang sulit dijangkau, menjadi tantangan bagi personel gabungan dalam mengendalikan kebakaran.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal sekaligus mengevaluasi kebutuhan personel dan sarana pendukung di lapangan.

"Kami melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi di lapangan serta memastikan proses pemadaman dan pendinginan berjalan dengan baik," kata Herry.

Sebanyak 157 personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD, perusahaan, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) dikerahkan untuk menangani kebakaran di lokasi tersebut.

Upaya penanganan dilakukan melalui penggunaan cairan formula X-Fire, pendirian posko, serta pengerahan tiga alat berat untuk membuat sekat bakar dan membuka akses jalan. Tim gabungan juga membangun embung sebagai sumber air untuk mendukung pemadaman.

Herry menegaskan, penanganan tidak boleh berhenti ketika api di permukaan terlihat padam. Karakteristik lahan gambut memungkinkan bara tetap tersimpan di bawah permukaan dan kembali memicu kebakaran.

"Khusus terhadap lokasi yang telah memasuki tahap pendinginan, saya sudah menekankan kepada jajaran agar tidak lengah dan tidak langsung meninggalkan lokasi. Pendinginan harus dipastikan benar-benar tuntas, kemudian dilanjutkan dengan patroli dan pemantauan secara berkala," tegasnya.

Berdasarkan pemantauan Dashboard Lancang Kuning pada 15 September 2026 hingga pukul 21.00 WIB, terdapat 48 hotspot di Provinsi Riau. Sebanyak 37 titik di antaranya berada di Kabupaten Indragiri Hulu, termasuk tiga titik kategori kepercayaan tinggi.

Jumlah tersebut menjadikan Indragiri Hulu sebagai salah satu fokus utama penanganan Karhutla. Secara keseluruhan, terdapat sembilan lokasi kebakaran yang menjadi perhatian Polda Riau di kabupaten tersebut.

Selain Desa Pulau Jumat, penanganan juga berlangsung di Desa Sipang, Pauh Ranap, Paya Rumbai, Talang Lakat, serta sejumlah lokasi lainnya yang telah memasuki tahap pendinginan.

Herry memerintahkan seluruh jajaran untuk segera melakukan pengecekan lapangan terhadap hotspot kategori tinggi dan sedang guna memastikan apakah titik tersebut merupakan api aktif, bara, atau anomali panas lainnya.

"Hotspot kategori High dan Medium kami perintahkan untuk segera dilakukan ground check dan verifikasi di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kecepatan bertindak dan kekuatan sinergi seluruh unsur di lapangan.

Menurutnya, koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat harus terus diperkuat agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lain.

"Kita harus bergerak cepat dan bekerja bersama. Jangan berikan ruang bagi api untuk meluas. Seluruh unsur harus tetap solid, fokus pada pemadaman dan pendinginan, serta memastikan titik yang sudah ditangani tidak kembali terbakar," kata Agus.

Pangdam juga meminta seluruh prajurit dan personel gabungan tetap memperhatikan faktor keselamatan di tengah kondisi medan yang sulit dan situasi kebakaran yang dinamis.

Ia menekankan bahwa keselamatan personel harus menjadi perhatian tanpa mengurangi kesungguhan dalam menjalankan tugas pemadaman dan pendinginan hingga tuntas.

"Utamakan keselamatan personel, tetapi tugas harus tetap dilaksanakan secara maksimal. Kita hadir di sini untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan memastikan penanganan Karhutla dilakukan sampai benar-benar tuntas," tegasnya.

Data Pribadi Bocor Hingga Jadi Korban Penipuan, Ketum IWO Somasi PT Indah Logistik

Wed, 16 Sep 2026 16:07:10 +0700

AYORIAU.CO, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Yudhistira menjadi korban penipuan oknum yang mengatasnamakan perusahaan pelayanan jasa pengiriman barang PT Indah Logistik (Indah Logistik Cargo), menyusul bocornya data pribadi yang bersangkutan hingga akhirnya yang bersangkutan mengalami kerugian materi ketika akan melakukan pengiriman barang dari Banda Aceh ke Medan.

Melalui tim kuasa hukumnya terdiri dari La Isarmono, SH, CTT, Muh Nur Latif, SH, Efggo Sanata, SH, Misbah, SH dan Anwari, SH, somasi tersebut resmi dilayangkan pada Senin (14/9/2026).

La Isarmono selaku ketua tim kuasa hukum dalam konferensi pers membenarkan, mewakili korban, pihaknya telah melayangkan somasi terhadap pihak perusahaan pelayanan jasa PT Indah Logistik Pusat di Jakarta dan Banda Aceh, menyusul bocornya data pribadi

"Hal Krusial atas terjadinya kebocoran data yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Indah Logistik sangat merugikan konsumen pengguna jasa pengiriman tersebut yang mana dengan kurangnya keamanan sistem data," ungkap Isarmono dalam preskon yang digelar di kawasan Kalibata, Jaksel, Rabu (16/9/2026).

Akibatnya, lanjut Isar, hal itu menjadi ruang bagi pelaku pelaku pencurian data serta pelaku tindak pidana lainnya dan hal tersebut bisa terjadi kapan dan dimana saja dan bisa terjadi kepada konsumen2 lainnya yang menggunakan jasa pengiriman tersebut.

"Perlu digarisbawahi, bahwa terjadinya hal ini merupakan salah satu bentuk sikap ketidak pedulian PT. Indah Logistuk yang melakukan pembiaran sehingga terjadi kebocoran data konsumen," bebernya.

Dengan fakta tersebut, Isarmono mengatakan bahwa pihak PT Indah Logistik diduga telah melanggar Pasal :

- Pasal 39 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) :

“Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi dikases secara tidak sah”

Sebagai pengendali data, PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh gagal mematuhi kewajiban hukum untuk mengamankan data manifes/resi konsumen yang berisi data pribadi dari pihak luar yang tidak berhak.

- Pasal 46 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) :

Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi (kebocoran resi), PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh selaku pengendali data wajib memberikan pemberitahuan tertulis secara resmi kepada subjek hukum data pribadi dan Lembaga secara tertulis maksimal 3x24 jam.

PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh telah lalai dan membiarkan konsumen menghadapi risiko penipuan tanpa adanya warning system.

- Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) :

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatandalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa’’

Bahwa PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh sebagai pemberi jasa kepada konsumen telah gagal mmberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa dari PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh

- Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh wajib mengganti kerugian akibat buruknya kualitas layanan keamanan informasi PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh

- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Kelalaian PT. INDAH LOGISTIK/INDAH PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh menjaga Resi dan Biodata Konsumen memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) langsung terhadap kerugian finansial yang Tn. Yudhistira (klein kami) alami.

- Pasal 65 Ayat (2) Jo. Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp4.000.000.000,- (empat milliar rupiah).

Bahwa dengan adanya kebocoran data yang menurut dugaan kami diakibatkan karena kesengajaan PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh membiarkan keamanan sistem PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh diakses oleh pihak lain secara melawan hukum dan tidak ada upaya pencegahan dari PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh yang mengakibatkan data dari Tn. Yudhistira terungkap dan teridetifikasi oleh orang lain.

"Kami juga menunggu itikad baik dari pihak perusahaan PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh. Dan bila tidak direspon, setelah dilakukan upaya somasi sampai dengan waktu yang ditentukan dan pihak PT. Indah Logistik tidak memiliki itikad baik untuk menghubungi dan membuka ruang komunikasi kepada pihak korban sehingga hal tersebut benar-benar mencerminkan ketidak pedulian terhadap kelalaian yang di lakukan yang sudah sngat merugikan konsumen, tentunya kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya yang intinya ke depan bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang notabene konsumen untuk mengetahui dan memahami haknya," pungkas Isar.

Polisi Gaung Amankan Pelaku Penganiayaan Berat, Korban Dibacok dengan Parang

Wed, 16 Sep 2026 11:54:18 +0700

AYORIAU.CO, INHIL - Kepolisian Sektor (Polsek) Gaung, Polres Indragiri Hilir, mengungkap kasus dugaan penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang terjadi di Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial (MA ) (36), warga Desa Belantaraya, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial (NIA ) (21) menggunakan parang panjang.

Peristiwa itu terjadi pada Senin, 14 September 2026 sekitar pukul 17.30 WIB, di dapur rumah korban di Jalan H. Mansur RT 005 RW 006, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung.

Berdasarkan laporan kepolisian, saat kejadian korban bersama saksi Puspita Sari sedang berada di dapur rumah sambil mencongkel buah pinang. Tiba-tiba pelaku datang dari arah depan rumah sambil membawa sebilah parang panjang bergagang warna hijau.

Pelaku kemudian diduga mengarahkan parang ke bagian perut korban. Korban berusaha menghindar, namun tebasan tersebut mengenai betis kiri hingga mengalami luka robek.

Pelaku kembali menyerang ke arah korban. Saat berusaha melindungi diri menggunakan tangan, korban mengalami luka robek cukup parah pada lengan. Pelaku juga sempat menyerang saksi Puspita Sari yang kemudian menyelamatkan diri dengan terjun ke belakang rumah menuju sungai sambil berteriak meminta pertolongan.

Teriakan tersebut didengar saksi Hamsar dan Helmi yang berada di rumah sebelah. Keduanya kemudian mendatangi lokasi dan mendapati korban dalam kondisi terluka dan mengeluarkan banyak darah.
Saksi juga menemukan sebilah parang panjang bergagang hijau yang diduga digunakan pelaku tergeletak tidak jauh dari korban.

Pelaku selanjutnya diamankan oleh saksi dan dibawa ke bagian depan rumah. Saat ditanya, pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan parang tersebut.

Korban kemudian mendapat pertolongan medis dari bidan Desa Belantaraya. Pada Selasa, 15 September 2026, korban bersama saksi dan pelaku mendatangi Polsek Gaung untuk melaporkan kejadian tersebut. Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Kuala Lahang.

Polisi Amankan Pelaku dan Barang Bukti
Kapolsek Gaung AKP Edi Dalianto kemudian memerintahkan Unit Reskrim Polsek Gaung melakukan penanganan dan pengamanan terhadap pelaku.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah parang panjang bergagang warna hijau, satu lembar baju kemeja warna cokelat bermotif bunga, serta satu lembar celana panjang warna biru.

Dalam perkara ini, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, korban, tersangka, mengamankan barang bukti, melakukan gelar perkara serta melengkapi administrasi penyidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif sementara penganiayaan diduga karena pelaku sakit hati setelah korban menikah dengan orang lain.

Atas perbuatannya, pelaku diproses hukum dengan sangkaan Pasal 466 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat.
Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Gaung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penyidik juga akan melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Polsek Gaung menegaskan bahwa setiap tindak kekerasan, terlebih yang menggunakan senjata tajam, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.