Dalam berbagai pemberitaan yang tersebar luas di media daring, Sekda Hambali mengungkapkan sejumlah kebijakan Bupati Ahmad Yuzar yang dianggap cacat hukum. Salah satunya adalah pelaksanaan uji kompetensi pejabat eselon II yang dinilai tergesa-gesa dan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Surat baru kami terima hari ini, besok langsung uji kompetensi. Saya saja belum dua tahun menjabat Sekda, seharusnya belum bisa dilakukan evaluasi seperti itu,” ujar Hambali.

Selain itu, Hambali juga menyoroti penggantian pengurus Korpri Kampar yang menurutnya dilakukan secara sepihak dan tanpa mekanisme yang sah.

Hambali juga menyampaikan kritik terhadap pembelian mobil dinas baru yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,5 miliar. Ia menilai pembelian tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran di tengah upaya efisiensi.

“Bupati ini luar biasa, seperti malaikat di depan, tapi diam-diam beli mobil dinas mahal. Mari kita hemat, bukan boros,” ucapnya.

Hambali menutup pernyataannya dengan menyatakan siap mundur dari jabatannya jika sistem pemerintahan yang ada terus menyimpang dari aturan.

“Lebih baik saya pensiun dini daripada bekerja dalam sistem yang tidak benar,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kampar karena pernah mendukung Ahmad Yuzar menjadi Penjabat Bupati.

“Saya minta maaf kepada masyarakat Kampar. Saya yang dulu mendukung beliau jadi Pj Bupati. Ternyata karakter aslinya muncul sekarang,” tambahnya.

Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengaku belum mengetahui secara pasti pernyataan Sekda Hambali. Ia mengatakan baru kembali dari agenda bersama Wakil Menteri Dalam Negeri di Pekanbaru.

“Saya belum tahu secara pasti. Kebetulan saya baru pulang dari acara bersama Pak Wamendagri di Pekanbaru,” ujarnya kepada wartawan.

Ia juga menyebutkan akan menelusuri lebih lanjut terkait kabar pengunduran diri Sekda.

“Saya akan mencari tahu dulu kebenarannya. Terima kasih atas informasinya,” katanya singkat.

Ketua PW-IWO Riau, Muridi Susandi, menilai kisruh internal Pemerintah Kabupaten Kampar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan pentingnya ketegasan dari Gubernur Riau sebagai pembina kepala daerah di provinsi ini.

“Kondisi ini bisa mengganggu stabilitas birokrasi dan pelayanan publik. Gubernur harus ambil sikap, jangan sampai konflik melebar dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” pungkas Susandi.