Dalam ilmu politik, ada perbedaan fundamental antara personality cult yang irasional dengan rational choice theory yang berbasis pada kesesuaian ide. Yang membuat saya tertarik adalah konstruksi gagasan kedaulatannya yang sangat sinkron dengan amanat Konstitusi.

Jika kita melakukan telaah normatif terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang menyatakan “cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, serta Pasal 31 ayat (1) tentang hak setiap warga negara atas pendidikan, maka di situlah grand design pemikiran Prabowo berada.

Bisa Anda cek tulisan saya seminggu sebelum Pemilu 2024 lalu. Dua pasal itu adalah dua sisi mata uang: Kedaulatan Ekonomi dan Kedaulatan Sumber Daya Manusia. Di samping itu, secara personal beliau adalah figur ksatria sejati yang telah selesai dengan dirinya sendiri.

Bagaimana Bapak melihat gelombang protes terhadap kebijakan Presiden Prabowo saat ini?

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, pro dan kontra adalah tangga demokrasi yang wajar. Namun, kita harus menggunakan pisau analisis yang objektif dan rasional.

Bahkan tokoh kritis sekelas Bung Rocky Gerung, Fahri Hamzah, dan Budiman Sujatmiko mengakui adanya political will yang kuat dalam kebijakan penyelamatan aset nasional saat ini. Apalagi saya yang telah mengkaji pemikiran beliau sejak lama.

Secara epistemologi, kebijakan beliau tidak bersifat elitis, melainkan bersifat populist in a positive sense, yakni keberpihakan pada bonum commune atau kebaikan bersama, bukan pada segelintir oligarki.

Apakah ini tidak menjadikan Bapak seperti penjilat kekuasaan?

Saya harus berdiri pada posisi fiduciary duty sebagai warga negara yang berpihak pada kebenaran konstitusional. Ketika sebuah model kepemimpinan sudah sesuai dengan cita hukum (rechtsidee) bangsa, maka kewajiban moral kita adalah mendukung.

Dalam teori hukum, ini bukan kultus, melainkan value-rational action dalam terminologi Max Weber. Tindakan rasional yang didasarkan pada nilai kebenaran konstitusi. Model yang ditunjukkan Presiden Prabowo adalah model yang benar dan dibutuhkan bangsa ini.

Secara data empiris, di mana letak kebijakan penyelamatan kekayaan negara itu?

Mari kita bedah berbasis data, bukan asumsi.

Pertama, Rebut Kedaulatan Harga. Selama puluhan tahun Indonesia mengalami anomali ekonomi. Kita adalah produsen CPO terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 60% pasokan global, namun kita hanya sebagai price taker, harga kita ditentukan oleh Bursa Malaysia Derivatives (BMD) dan Rotterdam. Ini adalah bentuk neocolonialism ekonomi.

Praktik under-invoicing, transfer pricing, dan ekspor melalui perusahaan cangkang di kawasan Dumai, Riau, telah menyebabkan kebocoran penerimaan negara yang nilainya triliunan. Maka, gagasan Presiden mendorong Bursa Komoditas Nasional seperti ICOMEX adalah sebuah langkah corrective action yang sangat rasional dan berdaulat. Kita harus bertransformasi dari price taker menjadi price maker. Ini adalah implementasi nyata Pasal 33.

Kedua, Hilirisasi dan Konsolidasi Aset melalui Danantara.

Teori ketergantungan (dependency theory) mengajarkan bahwa negara yang hanya mengekspor bahan mentah akan selamanya terjajah. Hilirisasi adalah upaya memutus rantai nilai tambah yang selama ini dinikmati negara lain.

Setiap kebijakan yang mengganggu status quo para pemburu rente (rent-seekers) pasti akan mendapat perlawanan. Mereka memiliki kapital besar untuk menyewa buzzer dan bahkan mengintervensi media yang tidak bertanggung jawab untuk membangun cognitive warfare. Kita harus jujur mengakui realitas politik ekonomi ini.

Anda juga mengaitkan dengan pendidikan berkeadilan. Apa korelasi ilmiahnya?

Ini adalah missing link yang sering dilupakan publik. Dalam teori Human Capital Gary Becker, tidak mungkin kedaulatan ekonomi (Pasal 33) bisa tercapai tanpa kedaulatan SDM (Pasal 31).

Secara sosiologis, kita melihat fenomena structural poverty di Riau, anak petani sawit di pedalaman kesulitan akses pendidikan berkualitas karena keterbatasan ekonomi.

Kebijakan Presiden melalui Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah terjemahan paling konkret dari sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial.

Secara ilmiah, MBG bukan sekadar program karitatif, melainkan investasi neuro-sains untuk mencegah stunting dan meningkatkan cognitive ability anak bangsa. Sekolah Rakyat adalah instrumen affirmative action untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses kelompok mampu. Ini adalah kebijakan yang sangat berkeadilan dan berjangka panjang.

Soal KSO Agrinas Palma Nusantara, benarkah Koperasi yang Bapak bawa tidak diakomodir?

Secara faktual, saya pernah beraudiensi langsung dengan Kolonel Purn. Rahmadhudin Taufik beserta jajaran staf Agrinas Palma Nusantara.

Koperasi yang kami ajukan adalah Koperasi Bahu Tani Riau, diketuai oleh Bapak Alimin, salah satu tokoh pejuang yang sama-sama berjuang memenangkan Bapak Prabowo di Pemilu 2024. Anggotanya 100% adalah loyalis.

Namun, karena beliau keburu pindah tugas, hingga hari ini belum ada follow up yang konkret.

Apakah ada kekecewaan?

Secara manusiawi, ada kekecewaan. Saya melihat dinamika di lapangan, banyak pihak yang bermain dengan pola patron-client, ada yang mengklaim sebagai orangnya Jenderal ini, titipan Partai ini. Ironisnya, setelah saya telusuri, banyak dari mereka justru adalah pendukung calon sebelah pada Pilpres lalu. Ini fenomena political opportunism yang harus kita kritisi.

Akhirnya, saya instruksikan kepada kawan-kawan untuk mundur secara terhormat.

Mengapa tidak menggunakan kedekatan Bapak dengan lingkaran Istana atau Ketua Komisi III?

Secara etika, tidak pantas. Koperasi tersebut bukan milik pribadi saya, saya hanya memfasilitasi teman-teman loyalis. Prinsip saya adalah let the process flow naturally. Jika memang belum rezeki, artinya Allah SWT belum menghendaki. Saya tidak akan memaksakan kehendak melalui jalur lobi kekuasaan. Kecewa pasti ada, terutama untuk kawan-kawan yang telah berkomitmen secara ideologis sejak lama.

Biaya perjuangan melalui media informasi pasti sangat besar?

Dalam perspektif sosiologi, ini adalah social cost dari sebuah gerakan ide. Tentu membutuhkan biaya yang tidak kecil.

Namun saya memegang prinsip lillahi ta'ala, perjuangan tidak perlu dihitung-hitung secara matematis agar bernilai ibadah. Kawan-kawan di BAHU sangat solid, mereka paham dan sering secara gotong royong menalangi kebutuhan operasional.

Esensinya, program pemerintah yang baik harus didukung tidak hanya di pusat, tetapi juga digaungkan di daerah.

Uang bisa dicari, tetapi historical momentum ketika bangsa ini memiliki Presiden yang memiliki keberanian untuk melawan mafia demi kedaulatan harga dan keadilan pendidikan, momentum itu tidak datang dua kali dalam sejarah. Rezeki hakiki bukan hanya dari proyek, tetapi ketika ide kedaulatan yang kita perjuangkan didengar dan petani sawit kita tidak lagi didikte oleh harga asing.

Pertanyaan terakhir, apakah Bapak pengagum berat Prabowo secara personal?

Saya tegaskan, saya bukan pengagum figur secara membabi buta, melainkan pengagum konsistensi ide dan keberanian eksekusi. Kita semua memiliki civic duty untuk mendukung pemimpin yang berjalan di atas rel konstitusi sesuai kapasitas kita di daerah, tanpa rasa takut.

Sekali lagi, ini bukan kultus individu. Bapak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Sejarah akan mencatat bahwa pada periode krusial ini, kita telah berbuat yang terbaik untuk bangsa. Saya tidak pernah meminta jabatan apa pun, karena gagasan Prabowo Subianto itu connecting dan relevan dengan konstruksi pemikiran saya tentang Indonesia yang berdaulat. Jadi, mengapa harus ragu..? (One)

Sumber : Saturealita.com /