Gubernur dan Kapolda Riau Tinjau Pembangunan dan Launching Green Policing di Meranti
AYORIAU.CO - Gubernur Riau H. Abdul Wahid SPdI MSi, bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan SIK MH MHum, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Rabu (10/9/2025). Agenda kunjungan meliputi peninjauan pos Satkamling, penyerahan bantuan sosial, green policing, hingga pengecekan kondisi Jembatan Panglima Sampul yang ambruk pada 2024 lalu.
Rombongan tiba di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti sekitar pukul 11.00 WIB dengan helikopter. Kehadiran mereka disambut Bupati H. Asmar, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Pengalungan bunga oleh Bujang dan Dara Meranti menjadi prosesi penyambutan.
Turut mendampingi dalam rombongan, Kasat Binlat IPDN Brigjen Pol Candra Sukma Kumara, Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol Eko Budhi Purwono, dan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto. Dari Meranti, hadir pula Wakil Bupati Muzamil Baharuddin, Ketua DPRD H. Khalid Ali, Kapolres AKBP Aldi Alfa Faroqi, Kejari Ricky Makado, Pabung Kodim 0303 Bengkalis Mayor Inf Rusli Dalimunthe, serta sejumlah pejabat lainnya.
Agenda pertama dimulai dengan peninjauan Pos Satkamling Gotot Koco di Desa Alahair Timur, Kecamatan Tebingtinggi. Gubernur dan Kapolda Riau menyaksikan laporan petugas Linmas, pemasangan tanjak dan rompi, serta melakukan peninjauan fasilitas pos.
"Satkamling adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan. Polri mendorong masyarakat aktif berpartisipasi menjaga kamtibmas," ujar Kapolda Riau.
Di Kantor Desa Alahair Timur, rombongan disambut kompang, pertunjukan silat, dan doa bersama. Pada kesempatan itu, diserahkan bantuan sosial dari BAZNAS Provinsi Riau berupa delapan unit rumah layak huni dan santunan untuk anak yatim.
Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menegaskan komitmen pemerintah daerah mempercepat pembangunan di Meranti.
"Meranti menjadi prioritas dalam penyediaan rumah layak huni. Kami juga menargetkan penyelesaian pembangunan Jembatan Panglima Sampul, Selat Akar, dan Alai–Mengkikip pada 2026, serta meningkatkan mutu pendidikan agar tidak tertinggal dari daerah lain," tegasnya.
Masih di Desa Alahair Timur, rombongan turut melakukan Gerakan Penanaman Pohon Bersama yang menjadi bagian dari program Green Policing Polda Riau. Program ini bertujuan membangun budaya peduli lingkungan, mencegah krisis iklim, dan mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
Sekitar pukul 12.50 WIB, Gubernur dan Kapolda Riau meninjau kondisi Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat. Jembatan yang roboh pada Mei 2024 itu masih menjadi akses vital masyarakat dan kini tengah dalam tahap penyusunan DED (Detail Engineering Design) untuk pembangunan kembali. Warga setempat menyambut langsung kedatangan rombongan.
Kunjungan kerja ditutup dengan makan siang bersama di kediaman Bupati Kepulauan Meranti, dilanjutkan salat zuhur berjamaah. Sekitar pukul 14.50 WIB, rombongan bertolak kembali ke Pekanbaru menggunakan helikopter.
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. "Pengamanan kami lakukan secara terbuka maupun tertutup. Seluruh agenda berlangsung kondusif tanpa kendala," ujarnya.

Berita Lainnya
PC F.SPTI-K.SPSI Inhil Apresiasi Kapolres Inhil atas Suksesnya Peringatan Hari Buruh 2025
Penyertaan Modal BPR Madani Naik Jadi Rp10 Miliar, Dewan Pertanyakan Dasar Kenaikan
Polres Inhil Gencar Sosialisasi Riau Bhayangkara Run 2025
PLN Icon Plus Meriahkan Job Fair Bursa Kerja Sumatera Barat 2024
PT SRL teken MoU Desa Bebas Api dengan Tiga Desa
Silaturahmi dengan Kaops NCS Polri, UAS Serukan Masyarakat Jaga Ketertiban Jelang Pemilu
HM Wardan Serta Rombongan Turut Meriahkan Pawai Ta'aruf MTQ ke XL Tingkat Provinsi di Rohil
Tanamkan Nilai Islami Sejak Dini, Polsek Tembilahan Hulu Ajak Anak-anak Ikuti Lomba Azan hingga Solawatan
Dosen Prodi PENDMAS Hadiri Raker dan Pelantikan Pengurus HAPENMASI
Perkuat Ketahanan Pangan Desa, Bhabinkamtibmas Pelangiran Awasi Pertumbuhan Tanaman Mentimun
Kapolres Inhil Jenguk Korban Penganiayaan
Jamri: Dana UHC di Pembahasan APBD Kabupaten Inhil Hanya Dianggarkan 8 Bulan, Dinilai Bermasalah Secara Konstitusi