Dalam pemaparannya, Kajari Inhil Johannes Harysuandy menegaskan bahwa kehadiran jajaran kejaksaan bukan untuk menggurui, melainkan sebagai mitra pendamping bagi para guru dan pihak sekolah.

Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi para pendidik serta meminta izin untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan hukum guna mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. 

?"Kami dari kejaksaan hadir selaku tim pendamping dari pusat. Proyek revitalisasi sekolah ini adalah proyek nasional di bawah naungan langsung Kementerian Pendidikan, dan Kejaksaan Agung bersama BPK ditugaskan mendampingi untuk memastikan program ini berjalan dengan baik," ujar Kajari Inhil. 

Ia berharap, melalui kegiatan FGD tersebut, seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi sehingga pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 dapat berjalan optimal, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Kejaksaan siap memberikan pendampingan dan penerangan hukum sesuai kewenangannya, sehingga program pembangunan pendidikan dapat terlaksana dengan baik tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan, program revitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik.