Perusahaan yang berkantor di sebuah kafe di kawasan Red Diamond VI, No.2 Residence One, RT/RW 001/014, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten itu semakin berkembang di perusahaan BUMN itu mulai 2019 saat Darmo duduk sebagai Dewan Komisaris dan semakin eksis setelah Darmo ditunjuk sebagai Wadirut PLN pada tahun 2020.

"Kita kupas dulu satu persatu gimana alur ceritanya sehingga PT Sahitya ini bisa begitu mendapat prioritas di PLN," ungkap Yudhis di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Sesuai data Ditjen AHU Kemenkumham yang diperoleh, perusahaan itu lahir pada 24 Februari 2016 dengan bantuan Notaris Djoko Karyoso di Kabupaten Tangerang. Perusahaan itu awalnya dipegang oleh Dwi Susanto (64) selaku Direktur dengan kepemilikan saham Rp9.350.000.000 dan Muhammad Syihabuddin (44), selaku Komisaris dengan kepemilikan saham Rp1.650.000.000. sedangkan modal dasar perusahaan Rp44.000.000.000 dan modal disetor Rp11.000.000.

"Siapakah sosok Dwi Susanto dan Mohammad Syihabuddin bagi Darmawan Prasodjo?. Bagaimana hubungan kedua orang ini dengan Darmawan Prasodjo? Yang pasti hanya Dirut PLN yang bisa menjawab pertanyaan tersebut," ujarnya.

Selain itu, lanjut Yudhis, PT SAK semakin mencengkramkan kukunya di PLN setelah terindikasi adanya peran besar Alois Wisnuhardana. Kala itu is dikenal sebagai perpanjangan tangan vendor tersebut yang sengaja ditempatkan secara khusus dalam urusan proyek di PLN.

Kemudian, persis ketika Darmo ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dirut PLN menggantikan Zulkifli Zaini, persisnya pada 17 Maret 2021, PT SAK diketahui  melakukan AHU perubahan pada 17 Maret 2021. Untuk perubahan ini, mereka menggunakan jasa notaris Maya Sari Dewi di Kabupaten Tangerang.

Dan persis sekitar tiga bulan lalu tepatnya pada 06 September 2024 atau tak lama setelah Ganjar Pranowo kalah dalam kontestasi Pilpres, PT SAK kembali mengajukan perubahan AHU. Kali ini dengan menggunakan jasa Notaris Putu Asti Nurtjahjanti, perusahaan ini menetapkan dua orang perempuan sebagai pimpinan. 

Jajaran pengurus pun dirombak total. Posisi Direktur diserahkan kepada Vitra Tiara Permana (29) dengan jumlah saham dominan Rp10.890.000.000 dan Ismia Fitri Hirmayati (36) yang mendapat posisi Komisaris dengan jumlah saham Rp110.000.

Pergantian pimpinan itu pun semakin menguatkan indikasi bahwa PT SAK mulai 'cuci dosa'. Disinyalir, hal itu dilakukan untuk menyelamatkan diri jika kasus ini bergulir ke ranah hukum. Kedua perempuan yang ditunjuk menjadi Direktur dan Komisarin itu pun diduga sengaja dijadikan kambing hitam.

"Kejanggalan ini yang kami harap bukan hanya menjadi masukan dan pertimbangan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk membongkar habis dugaan korupsi, kolusi dan Nepotisme untuk bahan mengevaluasi posisi Darmawan Prasodjo dan kroninya di PLN, akan tetapi sudah sepatutnya juga didalami oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan bancakan korupsi secara korporasi di PLN, termasuk terkait dugaan aliran dana dari PLN untuk Pencapresan Ganjar melalui PT Sahitya Amartya Konsultama yang sudah viral di Tiktok. Harus dibuktikan semua itu. Apalagi menurut informasi di lingkungan PLN, selama ini kedua perempuan itu hanya dikenal sebagai admin perusahaan. Tapi kok mendadak dijadikan Direktur dan Komisaris,” sebut Yudhis.

*PT SAK 'Anak Emas' PLN*

Tak berlebihan jika PT Sahitya Amartya Konsultama disebut sebagai vendor 'anak emas' PLN, karena eksistensinya memang semakin tak terbendung dan terus menggurita di PLN sejak Darmo menjadi Dirut di tahun 2021 silam.
Apalagi, karena faktor kedekatan, Alois Wisnuhardana yang kabarnya punya hubungan dekat dengan PT SAK, sengaja diangkat oleh Darmo sebagai sekretaris perusahaan (Sekper/Corsec).

Tak ayal, duet pejabat utama ini, ditambah lagi dukungan Direktur SDM Yusuf Didi Setiarto yang terindikasi sebagai pejabat yang suka mengutak-atik aturan, membuat semua proyek-proyek komunikasi yang sudah dikerjakan secara mandiri oleh Divisi Komunikasi, maupun yang terindikasi dimunculkan lewat kolusi, mulai dimonopoli, meski acap kali terjadi tumpang tindih pekerjaan. Terlebih setelah pengaturan paket proyek untuk PT SAK isunya dikendalikan langsung oleh Alois sang Sekper.

"Selain pemborosan karena ada tumpang tindih pekerjaan, kami rasa kongkalikong ini menjadi modus lain dugaan tindak pidana korupsi antara PLN dengan Sahitya. Toh pekerjaan di Divisi Komunikasi memang sudah ada perangkatnya, tapi kenapa PT SAK ikut mengerjakannya juga. Artinya tentu ada cost lain yang tidak tau dari pos anggaran mana di komunikasi, yang harus dikeluarkan," ujarnya 

Berdasarkan data umum yang bisa di-searching di Google, beberapa tugas PT SAK selaku vendor di PLN antara lain:
1. Menulis artikel dengan bahasa yang jelas dan menarik dengan mengikuti standar komunikasi perusahaan. Hal ini berhasil meningkatkan pemberitaan positif tentang PT PLN (Persero) sebagai klien dengan strategi komunikasi yang terarah dan pengelolaan media yang efektif. 
2.  Melakukan analisis mendalam terhadap berita dan data terkait PT PLN (Persero) untuk memberikan wawasan dan perspektif tambahan dalam pemberitaan. Hal ini mendukung PLN dalam meraih berbagai penghargaan selama 3 tahun terakhir. 
3. Menjalin hubungan profesional dengan kontak di PT PLN (Persero) untuk memastikan akses informasi yang baik dan memperkuat kerja sama.

Seperti pemberitaan sebelumnya, selama Darmawan Prasodjo menjabat sebagai Direktur Utama, salah satu proyek yang dimonopoli PT SAK adalah pembuatan video untuk kebutuhan PLN. Lantas bagaimana sepak terjangnya selama lebih kurang 5 tahun beraktivitas di PLN. 

Sumber yang layak dipercaya di lingkungan Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan menyebutkan, sejak PT SAK mengerjakan proyek berita dan video, semua vendor, termasuk yang sudah lama bekerjasama dengan PLN, langsung disingkirkan sekalipun tarif satu paket video yang dipatok perusahaan itu jauh dari harga normal.

"Semua atas arahan Dirut, Sekper dan didukung penuh oleh EVP Komunikasi & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto. Sekalipun hasil video produksi dari vendor lain kualitasnya lebih baik, tapi Dirut maunya PT SAK yang memproduksinya," ungkap sejumlah sumber di PLN Pusat yang minta identitasnya dirahasiakan.

Yang mencurigakan lagi, lanjut sumber, harga selangit yang ditawarkan PT SAK tidak pernah dipermasalahkan PLN. Artinya, setiap tarif pekerjaan video yang diajukan PT SAK, langsung di-ACC tanpa penawaran atau negosiasi. 

"Misalnya vendor lain mengajukan tawaran Rp60 juta pervideo, tapi tidak dipakai juga, sedangkan PT SAK meski harganya antara 90 hingga 100 juta pervideo, tapi pekerjaan diberikan kepada perusahaan ini, anehkan. Dan tarif itu belum include dengan biaya dubbing (mengisi suara video) ya. Itu harganya biasanya dipatok vendor itu sama sampai Rp90 juta," sebut mereka.

Pokoknya, kata sumber, Dirut telah menetapkan, setiap video yang dibuat oleh PLN, harus hasil produksi dari PT SAK.

"Yang lebih mencurigakan, padahal PT SAK ini sudah punya kontrak payung yang nilainya di atas Rp700 juta perbulan untuk kebutuhan komunikasi seperti rilis berita dan video. Tapi ternyata kontrak itu diluar pembuatan video dan dubbing. Bahkan dalam sebulan diluar kontrak payung, PT SAK ini bisa diberi proyek antara 8 hingga 10 video setiap bulannya. Semua proyek itu didapat PT SAK tanpa tender. Bayangkan berapa miliar yang harus dikucurkan PLN hanya untuk PT SAK tiap bulannya. Jelas sangat tidak wajar," terang sumber.

*Benarkan Dirut PLN Dukung Ganjar Lewat PT SAK?*

Seperti diketahui, dalam beberapa terakhir, PLN menuai sorotan negatif masyarakat dan netizen, menyusui viralnya sejumlah video di TikTok terkait dugaan penyelewengan dana CSR yang diisukan untuk mendukung pencapresan Ganjar.  

Salah satunya terlihat dari postingan akun 'nalarpolitik'. Meski pemilik akun sudah memostingnya pada 22 November 2024, namun kabar ini baru merebak dalam beberapa hari terakhir.

Dari amatan di postingan tersebut pada Jumat, 3 Januari 2025, terlihat jelas ada 3 flyer yang dibagikan pemilik aku dengan menggambarkan bermacam ilustrasi, termasuk pejabat berkepala tikus dan wajah Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Pada flyer slide pertama tertulis kalimat 'Waduh Dirut PLN Pakai Dana CSR Buat Dukung Capres Ganjar??'. Menjelang akhir masa jabatan, Darmawan Prasodjo alias Darmo dikabarkan mati-matian pertahankan kursinya. Tapi kok malah isu nggak enak soal dana CSR?'

Kemudian di flyer slide kedua tertulis kalimat 'CSR PLN Buat Kampanye Capres?. Kabarnya dana CSR buat program tanam mangrove di Rembang, malah dipakai buat pemenangan Capres 03. Ditambah lagi proyek video kampanye yang dibanderol harga fantastis Rp90 juta per menit! Monopoli vendor PT SAK, katanya'.

Di flyer slide terakhir, dengan ilustrasi wajah wajah tikus berdasi dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo tertulis kalimat 'Dukung Capres Pakai Duit Pribadi Dong. Dukung capres sih boleh-boleh aja, tapi pakai duit pribadi, bukan duit negara, bro! BUMN itu bukan celengan pribadi buat urusan politik.

Tertulis pula caption berjudul 'PDI-P Pake Dana CSR untuk Pilpres kemarin. Dirut PLN Darmo salah satu penyokong dana kampanye ganjar ternyata pake dana CSR PLN untuk kampanye ganjar!. #pln #pilpres #kampanye #korupsi. Ribuan akun pun diketahui terlihat memberi like atas postingan itu. Begitu juga dengan komentar netizen, terlihat begitu banyak.