“Dengan komitmen kepala Daerah bersama KPK untuk menata dan membenahi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dengan pola ini, KPK juga akan lebih mudah mengawasi penyimpangan yang terjadi di daerah”‘ ujar Gubernur.

Sementara itu Deputi KPK Didik Agung Widjanarko menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk membangun budaya antikorupsi.

Deputi KPK juga mengajak semua stakeholder untuk bersama sama bersatu mensukseskan visi misi KPK dan tindakan dalam pencegahan korupsi. “mari membangun sistem untuk mencegah korupsi. Sehingga dapat memberikan andil besar dan manfaat bagi rakyat,” ungkapnya.

Bupati HM. Wardan dalam wawancaranya mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK RI dalam rangka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022.

“Diharapkan dari Rakor ini dapat menumbuhkan dan menciptakan tata kelola pemerintahan, aset serta keuangan pemerintahan yang baik di tingkat penyelenggara pemerintahan”, ujar Bupati.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah oleh Kakanwil BPN Provinsi Riau dan penyerahan apresiasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 oleh Deputi KPK untuk Kabupaten Indragiri Hilir, yang diterima langsung oleh Bupati HM. Wardan dengan disaksikan oleh Gubernur Riau.

Untuk diketahui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK untuk Kabupaten Indragiri Hilir ditahun 2021 mendapat skor 83,86 diatas rata-rata wilayah Riau dan nasional, serta Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 dengan nilai diatas rata-rata nasional sebesar 73,20. (Adv)