Operasi dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Inhil, Marta Haryadi, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Ricky Putra, S.TP., M.Si., Kepala Bidang PPHD Riyanto Musri, S.E., M.H., dan Kasi P3PNS Adha Linda, S.H., bersama personel dari instansi terkait.

Kepala Satpol PP Inhil, Marta Haryadi, menjadi pejabat yang memimpin langsung pelaksanaan penertiban tersebut. Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan jam operasional serta aturan penyelenggaraan ketertiban umum.

Penegakan aturan tersebut merupakan bagian dari tugas Satpol PP dalam menjaga ketenteraman masyarakat sekaligus memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan mendatangi sejumlah lokasi usaha untuk melakukan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan terutama terhadap tempat hiburan yang masih menjalankan aktivitas hingga larut malam.

Dari hasil operasi, petugas menjaring satu pasangan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penanganan terhadap keduanya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak dan privasi pihak yang diperiksa.

Selain itu, tim gabungan menemukan arena ketangkasan dan tempat karaoke yang masih beroperasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Petugas kemudian memberikan teguran kepada pengelola tempat usaha dan meminta agar seluruh aktivitas segera dihentikan. Pengunjung yang masih berada di lokasi juga diminta membubarkan diri.

Operasi yustisi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP Inhil berupaya memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pembatasan jam operasional dan kewajiban menjaga ketertiban di lingkungan usahanya.

Pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan usaha sejenis menjadi salah satu langkah untuk mencegah pelanggaran aturan daerah yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

Selain melakukan penertiban, petugas juga memberikan teguran kepada pengelola usaha yang ditemukan belum mematuhi ketentuan.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih memperhatikan kewajiban dan batasan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam ketentuan penegakan Perda, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif sesuai jenis pelanggaran dan aturan yang berlaku.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin apabila telah memenuhi dasar dan prosedur hukum yang ditentukan.

Sementara itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana pelanggaran Perda, penanganannya dapat dilanjutkan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penindakan terhadap pelanggaran diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong terciptanya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir.

Keterlibatan berbagai unsur dalam operasi yustisi ini menunjukkan adanya koordinasi lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Sinergi antara Satpol PP, TNI, Polri, Kejaksaan, Subdenpom, dan Kesbangpol menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban di lapangan.

Selain memastikan kepatuhan terhadap Perda, operasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satpol PP terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menaati ketentuan daerah.

Dengan adanya pengawasan dan penegakan aturan, aktivitas usaha diharapkan dapat berjalan secara tertib tanpa mengabaikan kenyamanan serta ketenteraman masyarakat.

Operasi yustisi gabungan ini sekaligus menjadi pengingat bagi pengelola tempat hiburan, hotel, wisma, dan usaha sejenis agar senantiasa memperhatikan ketentuan jam operasional serta peraturan daerah yang berlaku.