Dalam sambutannya, IPTU Sudarto menegaskan bahwa meningkatnya titik hotspot di wilayah Indragiri Hilir menjadi perhatian serius bagi aparat kepolisian. Oleh karena itu, Polres melalui Satintelkam melakukan pendekatan proaktif dengan menggandeng pihak kecamatan dan kelurahan untuk memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Polres tidak bisa bekerja sendiri. Kami mendorong peran aktif kelurahan dan kecamatan untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat. Spanduk larangan membakar lahan harus segera dipasang di titik strategis sebagai pengingat bagi warga,” ungkap IPTU Sudarto.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun secara kewenangan utama penanganan Karhutla berada di tangan Pemerintah Daerah, Polres Inhil akan tetap terlibat aktif dalam aspek pencegahan dan pengawasan di lapangan.

Sekretaris Camat Tembilahan, Ibnu Sazali, menjelaskan bahwa pihak kecamatan sejauh ini telah mengambil langkah-langkah awal dengan menginstruksikan para lurah agar menyampaikan himbauan kepada masyarakat mengenai larangan membakar hutan dan lahan.

“Kami sudah menyiapkan alat pendukung berupa pompa dan nozel air. Rencananya, dalam waktu dekat akan dilakukan simulasi pemadaman agar tim di lapangan siap siaga,” katanya.

Dari hasil koordinasi, seluruh lurah di Kecamatan Tembilahan sepakat untuk aktif menyisipkan pesan-pesan larangan membakar lahan dalam setiap kegiatan masyarakat. Mereka juga mengimbau agar pembukaan lahan dilakukan dengan metode alternatif, seperti menyemprotkan cairan pembasmi gulma atau pembersihan manual, bukan dengan cara dibakar.

Selain itu, para lurah juga meminta agar Pemerintah Kecamatan mendukung pengaktifan kembali MPA (Masyarakat Peduli Api) sebagai upaya membangun kesadaran kolektif dan sistem deteksi dini di tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa dasar hukum berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau menjadi rujukan sah dalam menerapkan larangan pembakaran hutan dan lahan. Pihak Polres Inhil memastikan akan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan yang terbukti melanggar aturan, termasuk kemungkinan jeratan hukum sesuai Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Untuk memperkuat koordinasi antarsektor, Satintelkam juga menyampaikan rencana pembentukan grup koordinasi Karhutla yang akan memfasilitasi komunikasi cepat lintas instansi dalam menanggulangi bencana Karhutla secara terpadu.

Kegiatan yang berlangsung selama lebih dari satu jam ini ditutup pada pukul 10.15 WIB dengan situasi yang aman dan kondusif. Para peserta menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dan mengambil langkah nyata dalam mencegah bencana kebakaran yang selama ini menjadi ancaman tahunan bagi wilayah Riau.

Langkah sinergis lintas sektor ini diharapkan mampu menekan angka kejadian Karhutla sekaligus membangun budaya sadar lingkungan di tengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.