Widodo menyebut, jika dua tahun terakhir ini Provinsi Riau tidak tercapai UHC nya, karena persentasenya masih di bawah 98 persen. Karena jika masih di bawah angka itu tidak masuk UHC, sebab target pemerintah itu UHC harus 98 persen. 

"Namun, dengan adanya penambahan kuota itu dengan mengalokasikan anggaran cukup besar melalui budget sharing antara provinsi dan kabupaten kota. Dimana 55 persen dari provinsi dan 45 persen kabupaten kota," terangnya. 

Karenanya, pihaknya berharap kabupaten kota se-Riau bisa menyediakan anggaran kewajiban budget sharing tersebut. Dengan harapan semua kabupaten kota di Riau bisa menerima UHC.

"Kita juga sudah buat surat edaran ke bupati/wali kota untuk dapat menyediakan anggaran terkait penambahan kuota di APBD masing-masing. Sehingga anggaran yang kita siapkan tidak mubazir," ujarnya. 

"Jadi tidak ada alasan tidak ada anggaran, karena di sini ada kewajiban budget sharing. Sebab dengan semua daerah bisa UHC, maka akses layanan kesehatan masyarakat Riau mudah dicapai dengan menggunakan KTP sudah bisa berobat," tambahnya.

Dengan capaian tersebut, lanjut Widodo, saat ini UHC Provinsi Riau secara nasional berada diperingkat 26 dari sebelumnya diposisi 33 se-Indonesia. 

Bukti nyata atas komitmen Pemprov Riau membayarkan iuran jaminan kesehatan, guna memastikan seluruh masyarakat Riau bisa mendapat layanan kesehatan tanpa memikirkan finansial tersebut bakal diganjar penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Kemarin disampaikan Deputi BPJS Wilayah II, InsyaAllah pada Januari 2026 mendatang, Pak Gubernur Riau menerima UHC Awards dari Presiden Prabowo atas capaian UHC tersebut," tukasnya.