“Inilah bangunan SDN 002 Desa Sungai Teritip, Kec. Kateman, Kab. Inhil, yang sampai detik ini belum ada penggantian bangunan baru seperti yang pernah dijanjikan. Tahun 2025 sebentar lagi usai, tapi yang ada hanya janji manis,” tulis Virgiawan dalam unggahannya.

“Dulu saat kami viralkan di medsos, banyak pejabat datang, bahkan ada yang meminta postingan dihapus. Aneh, ada apa sebenarnya? Siapa pun yang melihat kondisi sekolah ini pasti mengelus dada,” tambahnya.

Unggahan tersebut mendapat perhatian luas dari warganet. Hingga Sabtu (11/10/2025), postingan itu telah mengumpulkan lebih dari 473 tanda suka, 130 komentar, dan dibagikan 63 kali.

Beragam komentar bernada keprihatinan bermunculan. Salah satu pengguna, @Maher Jan, menulis, “Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sudah pernah survei waktu viral dulu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. APBD Perubahan 2026 sudah diketuk, dana BOS-nya ke mana?”

Komentar senada datang dari @Dhany Dany, “Sungguh miris, kenapa hal seperti ini sepi dari perhatian?” Sementara akun @Aminah Mendes menyindir, “Awas nanti viral, yang posting malah disuruh klarifikasi. Ingat kejadian yang sudah-sudah.”  

Pengguna lain, @Pondoc Cupang, berharap agar masalah ini mendapat perhatian nasional, “Mudah-mudahan Pak Prabowo lihat ini.”

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Fauzan, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rasyid, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembangunan SDN 002 Sungai Teritip ke pemerintah pusat.

“Untuk 2025, kita masih berharap dari APBN karena sebelumnya banyak pengurangan anggaran. Usulan ini kita ajukan bersamaan dengan SDN 004 Sungai Laut,” jelas Fauzan kepada wartawan.

“Untuk tahun 2026, kembali kita usulkan di APBD dan juga ke APBN. Anggaran yang kita ajukan sekitar Rp3,7 miliar,” tambahnya.

Terkait dugaan adanya tekanan agar warga atau pihak sekolah menghapus unggahan viral tersebut, Fauzan menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah meminta atau menekan pihak sekolah untuk menghapus postingan.

“Silakan dikonfirmasi ke sekolah. Tidak pernah ada permintaan dari kami untuk menghapus postingan,” tegasnya.

Menanggapi dugaan masyarakat soal penggunaan dana BOS dan anggaran rehabilitasi yang dinilai tidak tepat sasaran, Fauzan memastikan bahwa seluruh penggunaan dana sekolah saat ini sudah berbasis sistem online dan mengacu pada juknis resmi.

“Sekarang semua sudah menggunakan ARKAS Sekolah, dan penggunaannya harus sesuai juknis BOS,” pungkasnya.