Guna terwujudnya pembangunan merata, Pemerintah pusat telah mendukung secara penuh lewat penyaluran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, begitu juga dibantu lewat Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBN, yang pada tahun 2024 prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih kurang sebanyak 30%.

Namun, realisasinya dilapangan masih minim, seperti yang diungkapkan Syaiful selaku mantan sekretaris HPPMKG Tembilahan periode 2019-2021, bahwa beberapa orang dari masyarakat disejumlah Desa mengaku masih banyak belum merasakan pembangunan dan perbaikan pada 2024.

Ia berharap agar Bupati Inhil melakukan evaluasi terhadap kinerja semua kepala Desa di Kecamatan Gaung pada kegiatan tahun anggaran 2024 lalu.

"Sebagai putra daerah kita sangat prihatin, dan saya berharap kepada bapak Bupati Inhil agar bisa mengevaluasi kinerja Kepala Desa di Kecamatan Gaung, bila perlu Kejaksaan Inhil memeriksa kemana saja DD dan ADD digunakan, sebab minim perubahan," ujarnya.

Bukti nyata dari pembangunan di Desa minim perubahan, infrastruktur jalan tampak rusak tanpa ada perubahan yang signifikan, bahkan juga tampak hancur dan tak terawat sama sekali.

Tidak hanya itu, akses penghubung dari Desa ke Desa juga sama, ia menyebutkan masih banyak yang rusak tanpa ada perawatan hingga berlarut bertahun-tahun lamanya.

"Selain pembangunan, program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional tahun 2024 disetiap Desa di Gaung juga mesti dievaluasi bapak Bupati Inhil, bila perlu diperiksa inspektorat atau kejaksaan Inhil, kita mendorong hal itu agar kinerja Kepala Desa semakin maksimal kedepannya tanpa kegiatan fiktif," tambah Syaiful.

Progam lain yang jadi perhatiannya yakni tentang output dari setiap BUMDES yang dijalan semua Pemerintah Desa, dirinya berharap agar betul-betul tersentuh kepada masyarakat dengan dampak yang jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya.

"Kepala Desa yang main-main dengan dana BUMDES atau mencari keuntungan pribadi serta kelompoknya saja, itu mesti diberikan sanksi tegas, kita minta Kejaksaan Inhil untuk lebih teliti lagi, jangan tutup mata, keterbukaan informasi publik harus dikedepankan," harapnya.

Ditempat berbeda, keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan realisasi DD, ADD, Progam ketahanan pangan, Bumdes dan lain sebagainya, ketua Ikatan Wartawan Online Riau Muridi Susandi menyampaikan kepada awak media bahwa ia sangat mendukung adanya keterbukaan informasi publik.

"Seyogyanya publik berhak mengetahui apa saja yang direncanakan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, kemudian realisasi anggaran untuk yang jadi prioritas masyarakat, dan lainnya. Aapalagi saat ini sedang ada efesiensi anggran 35 persen dan defisit masih ada sekitar 250 miliar, jadi harus tepat sasarannya," ujarnya.