Samping itu, kedatangan mereka juga meminta kejelasan dari perusahaan terkait kelanjutan atau tidak status mereka sebagai pekerja di perusahaan tersebut.

Kedatangan karyawan ke kantor manajemen pada hari ini hanya disambut oleh salah seorang dari pihak perusahaan, sedangkan yang lainnya tidak berada di tempat.

Sutriano selaku ketua PUK SPPP-SPSI PT. AGRO SARIMAS INDONESIA-PKS kepada awak media mengatakan dirinya telah menghubungi pihak manajemen untuk menyampaikan tuntutan karyawan terhadap hak-haknya yang masih belum direalisasikan perusahaan.

“Saya telah menghubungi pihak manajemen melalui telepon dan juga WA untuk menyampaikan persoalan ini. Pihak manajemen mengatakan akan membayarkan gaji karyawan sebesar 50 persen dan sisanya akan dibayarkan tanggal 15 Maret nanti,” katanya.

Sutriano menambahkan, hal ini dapat diterima karyawan. Namun dia menegaskan, apabila komitmen perusahaan nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karyawan, maka sudah tidak ada toleransi dan mereka akan kembali mendatangi kantor perusahaan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sementara itu, seorang karyawati PT ASI bernama Dewu Friwari Girsang yang ikut dalam aksi tersebut menyampaikan kepada awak media jika dia sangat berharap agar tuntutan mereka dapat segera dipenuhi oleh pihak perusahaan.

“Intinya hak-hak kami dapat dipenuhi karena kebutuhan biaya anak-anak sekolah, kebutuhan dapur dan lain-lain sudah sangat mendesak. Sedangkan untuk meminjam uang pun sulit dilakukan karena status kami sebagai karyawan sudah tidak diakui lagi,” ujarnya.

Adapun Darma Gusnandar selaku Asiten Kepala PT.ASI-PKS yang berada di kantor manajemen menyampaikan bahwa dirinya juga tidak bisa berbuat banyak, mengingat persoalan yang kini tengah menjadi tuntutan karyawan sepenuhnya berada dalam kewenangan manajemen pusat.

Tetapi Gusnandar menyebutkan bahwa tuntutan karyawan PT. ASI-PKS terhadap hak-hak yang belum dibayarkan pihak perusahaan tentunya akan dilaporkan ke pihak manajemen pusat.

“Kita disini pun tidak bisa berbuat banyak karena apa yang menjadi persoalan saat ini sepenuhnya ada di kewenangan manajemen pusat,” ujarnya.

Sumber : Media Center Inhil /  Editor : Redaksi