“BPD dapat dianggap sebagai "Parlemen"-nya desa, lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia,” ujar bupati HM.Wardan.

Lebih lanjut Bupati Indragiri Hilir HM.Wardan mengatakan BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

“Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya,” katanya.

Bupati juga berpesan kepada anggota BPD yang baru di ambil sumpah agar segera menyusun program pembangunan melalui perencanaan yang partisipatif dengan tetap mengedepankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

"BPD harus menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja Pemerintah Desa dan masyarakat, segera tanamkan semangat dan tekad dimana keberadaan BPD dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi," tutur Bupati Wardan.

Turut hadir mendampingi Bupati, Kadis PMD, Kepala Bappeda, Kadis PU-PR, Kaban Kesbangpol, Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris PMD, Camat Kemuning, Forkompicam, Kepala Desa Se-Kecamatan Kemuning, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta para undangan lainnya.