Dijelaskannya, hal tersebut karena masalah seperti itu (banjir, red) sudah terjadi setiap tahun dan sudah tau permasalahannya sudah didepan mata tentunya secara teknis Dinas PU dan Dinas Perkim sudah bisa mengatasi masalahnya karena dinas-dinas tersebut diisi oleh para sarjana-sarjana teknik. 

"Sekarang yang jadi persoalannya mau atau tidak ?," tegasanya.

Tidak hanya itu, Dr. H. Ferryandi, ST, MT, MM tersebut menuturkan selaku Ketua DPRD Inhil ia sangat mensuport dari segi penganggaran apa bila pemerintah sudah membuat perencanaannya dan penganggarannya. 

"Untuk hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat tidak mungkin kita menghalang-halangi," sambungnya kembali. 

Kemudian juga persoalannya, lanjutnya kembali, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan bagaimana membuat drenase perkotaan yang mestinya secara teknik mereka (Dinas PU-Dinas Perkim, red) harus dihitung dulu siklus hujan maksimum dikurang 10 tahun bahkan ada 20 tahun hitung ke belakang berapa luas dan setelah didapat berapa volume air kali baru bisa kita menentukan berapa debit saluran di mana saluran primer di mana saluran sekunder di mana saluran tersiernya dan kita tahu berapa luas penampang saluran yang mesti kita buat dan berapa debit alirannya sehingga bisa menyelesaikan banjir ini. 

"Disini kan kalau kita melihat berapa ruas-ruas parit-parit adalah saluran primer pada 11 12 13 14 15 16 17 sampai ke sungai beringin ini kan memang sudah terbentuk awal nenek moyang kita dulu, ada juga persoalan yang memang juga pertama adalah membangun dapur rumahnya banyak nyambung-nyambung pada badan Sungai badan parit dan ada juga yang membangun yang ditutup drenasenya untuk kepentingan kepentingan pribadi ini yang tidak ada lobang-lobang untuk kontrolnya, di Sumatera Barat bisa kok mereka membuat pengendalian banjir yang luar biasa, kenapa kita tidak bisa ? kalau tidak bisa dana kabupaten kan ada dana DAK dan lain-lainnya," imbuhnya.