Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi laporan tahunan yang telah disusun oleh PKK di tingkat kecamatan. Menurutnya, laporan tersebut dapat direvisi dan disempurnakan agar dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja tahun 2025.

"Laporan tahunan yang sudah disusun dari kecamatan bisa dievaluasi kembali. Mana yang kurang dan mana yang bisa dilanjutkan di 2025. Dari Kabupaten, kita akan menyatukan semua laporan tersebut, kemudian dibagikan kembali ke kecamatan agar bisa saling belajar dan mencontoh praktik terbaik dari kecamatan lain," jelasnya.

Terkait sumber pendanaan, Katerina menegaskan bahwa selain kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PKK juga perlu menyusun kegiatan non-APBD yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Untuk sekretariat, kita perlu merangkum kegiatan yang didanai dari APBD, baik yang bersumber dari dinas terkait maupun dari program kerja PKK sendiri. Selain itu, kita harus berinovasi menciptakan program yang tidak bergantung pada APBD, tetapi tetap menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Rapat ini menjadi langkah awal bagi TP-PKK Inhil dalam menyusun program kerja yang lebih terarah dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan OPD dan PKK di tingkat kecamatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.