Penegasan ini disampaikan Ketua Komunitas Peduli Anak Provinsi (KOMPAK) Provinsi Riau, Maryanto SH. Langkah ini harus segera dilakukan mengingat barang-barang berbahaya ini ini telah menimbulkan perubahan perilaku di kalangan anak-anak, bahkan menjadi pelaku kejahatan di tengah masyarakat.
"Maka, kami mendesak pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya serta elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah nyata dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada anak- anak di tengah ancaman bahaya narkotika, minuman keras, tuak, termasuk ngelem," ungkap Ketua KOMPAK Provinsi Riau, Maryanto SH, Ahad (13/8/2023) di Tembilahan, Riau.
Menurutnya, ini sesuai dengan amanah Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat," jelas membacakan kutipan Pasal 59 UU Perlindungan Anak tersebut.
Dijelaskan, kondisi anak-anak yang sudah dibawah pengaruh barang-barang berbahaya tersebut, maka bisa masuk kategori situasi darurat untuk diselamatkan, apalagi sampah terlibat dalam kasus yang sampai menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi belum lama ini.
Apalagi Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) tentunya diperlukan langkah-langkah dan sinergi bersama semua elemen bagi terwujudnya Kabupaten Inhil sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Langkah untuk merealisasikan Kota Layak Anak ini harus dilanjutkan dan bersinergi dengan seluruh elemen terkait, sehingga tahapan untuk menuju Kabupaten Layak Anak dapat segera terwujud.
Penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Kategori Madya seharusnya menjadi motivasi dan komitmen semua pihak terkait di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menuju dan mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Layak Anak.
“Karena untuk mencapai kondisi Kota Layak Anak, masih ada beberapa tingkatan lagi yang mesti dilewati, yaitu Madya, Nindya, Utama lalu kemudian Kabupaten Layak Anak,” lanjutnya.
Terwujudnya Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.
“Maka, sangat diharapkan komitmen bersama elemen masyarakat dan Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Inhil sebagai Kabupaten Layak Anak, sehingga segala permasalahan yang menjadi hak anak dapat menjadi fokus perhatian kita semua,” tutupnya.***
.png)
Berita Lainnya
Kuker ke Polsek KSKP, Kapolres Inhil Pinta Rangkul Seluruh Lapisan Masyarakat
Ops Zebra Lancang Kuning 2022 Berakhir, Dirlantas Polda Riau Kombes Firman : Angka Pelanggaran dan Laka Lantas Menurun 50%
Kolaborasi PLN Icon Plus, PLN UID RKR, dan PLN Batam Hadirkan Koneksi Andal FO 100Gbps Batam-Bintan
Kapolres Inhil Resmikan Kampung Bebas Dari Narkoba
Berkelas Dunia, Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrab Fungsikan Gedung Medical Building Susiana
Kuasa Hukum Ricky Marbun Puas atas Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan
Bawaslu Inhil Himbau ASN, Kades dan Unsur Terkait Netral Pada Pilkada 2024
PT GIN Sosialisasikan Pencegahan dan Penanggulangan Karlahutbun di Gaung Mandah dan Pelangiran
Mayoritas Masyarakat Adat Poco Leok Dukung PLTP Ulumbu Unit 5-6: Narasi Penolakan Dinilai Tidak Berdasar
Dosen Prodi Pendidikan Masyarakat Lakukan Pembinaan Taman Desa Ramah Anak
Bantu Warga Kurang Mampu, Ferryandi Buka Secara Resmi Khitanan Massal di Desa Rambaian
Gubernur Serahkan Bonus Kepada Pemenang STQH Nasional XXVIII Asal Riau