“Alhamdulillah, ini merupakan hal yang harus kita sambut baik. Nantinya penggunaan dana ini diperuntukan untuk menangani kemiskinan dan penurunan stunting” ungkap Herman. 

Angka stunting di Indonesia yang masih menunjukkan 21,6 persen di atas standar prevalensi stunting WHO yaitu 20 persen menjadi salah satu alasan naiknya transfer ini, sementara di Inhil saat pada tahun 2022 angka stunting berada pada 28,5 persen yang mengalami kenaikan 0,1 persen dari tahun sebelumnya. 

“Pemerintah sendiri menargetkan penurunan angka stunting pada 2024 menjadi 14 persen. Selain itu, peningkatan ini juga ditujukan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah terutama untuk guru dan nakes, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan” jelas Sri Mulyani. 

Komitmen dalam memastikan alokasi dana tersebut tersalurkan secara tepat sasaran hingga ke masyarakat juga disampaikan Pj Bupati Inhil, Herman. 

“Kita akan berkomitmen dan akan mengawal dana ini, betul-betul dapat tersalurkan kepada masyarakat secara tepat sehinga hal yang diharapkan dapat tewujud” ujar Herman.

Untuk diketahui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Pemkab. Inhil menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Fadillah, S.Pi. MT diperkirakan sejumlah Rp 1,8 triliun yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.