AYORIAU.CO, PEKANBARU - Polemik terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) di Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan yang terus bergulir membuat tokoh muda masyarakat Riau, Datuk Budi Febriadi turut angkat bicara.

Menurut Datuk Budi, narasi-narasi yang berkembang terkait PT TUM harus disikapi secara bijak dan dilihat secara objektif dari berbagai sudut pandang.

Berbeda dengan pihak-pihak yang menolak, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Riau itu justru memberikan dukungan terhadap investasi PT TUM di Pulau Mendol.

Dikatakan Datuk Budi, jika pihak yang menolak beralasan dengan lahan gambut, tuduhan penyerobotan lahan masyarakat, tuduhan masuk dan punya HGU tanpa proses rapat dengan masyarakat tempatan serta tuduhan-tuduhan lain yang diisukan pada PT TUM, hal tersebut belum bisa dibuktikan secara fakta dan bisa saja berbalik fitnah.

"Kenapa yang lebih nyata di mana hampir semua perkebunan sawit di Riau yang bukan milik pengusaha Riau justru berada di lahan gambut, bahkan luas perkebunan nya mencapai jutaan hektar, tidak mengusik rasa wira kedaerahan para tokoh Riau?" Ujar Datuk Budi ketika diwawancarai awak media, Senin (17/10/2022).

"Lihat contohnya yang jelas dilarang negara dan merugikan daerah serta habitat Taman Nasional Teso Nilo ditanami sawit ribuan hektare secara haram, mengapa yang katanya ahli lingkungan hidup tidak terusik?" Tambahnya.

Dilanjutkan Datuk Budi, yang membuat dirinya merasa sedih adalah ternyata pemilik HGU PT TUM adalah asli anak jati melayu Riau yaitu Drs.H.Aznur Affandi yang merupakan Ketua Umum HIPMI Riau periode 1998-2001

"Hal yang paling membuat saye sedih dan miris adalah ketika jutaan hektar HGU diberikan kepade orang luar, kite biase-biase saje, tak ade ribut-ribut, tapi ketika anak jati melayu Riau sendiri yang dapat HGU yang besarnya cuma seujung kuku 6.050 hektar kita malah ribut-ribut menolaknya dengan berbagai dalih," ujar Datuk Budi.

Datuk Budi bahkan menduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil alih lahan di Pulau Mendol dengan cara paksa melalui skema pencabutan HGU milik PT TUM. "Kita mencium ada aroma itu, ada kepentingan pengusaha lain juga di Pulau Mendol," timpal Datuk Budi.

Dikatakan Budi, dirinya bangga ada anak melayu Riau yang mampu mendapatkan HGU di tanah tumpah darahnya sendiri. Artinya menurut Budi Pengusaha Riau juga mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha nasional lainnya.

"Menurut saya PT TUM ini adalah sebuah sejarah dan sebuah rekor yang membanggakan, artinya meskipun HGU nya sedikit tetapi kita anak melayu Riau sudah membuktikan kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selama ini kita hanya jadi penonton jutaan hektar tanah kita digarap pengusaha luar," tegas Budi.

Masih menurut Datuk Budi bahwa masyarakat selama ini tidak pernah diberitahu berimbang tentang siapa yang diberikan HGU oleh negara di Pulau Mendol itu. Sehingga banyak pihak yang salah paham dan ikut memberikan stigma negatif terhadap keberadaan PT TUM.

"Mesti diperjelas kepada publik Riau bahwa tidak seperti yang diisukan bahwa PT TUM adalah milik 'Koorporasi dari China', ada juga yang mengisukan PT TUM adalah anak perusahaan salah satu perusahaan di Riau yang tengah bermasalah, terus ada isu-isu lainnya yang menyesatkan," kata Budi.

Untuk itu, ditegaskan Datuk Budi dirinya mengajak kepada semua lapisan masyarakat Riau untuk mendukung keberadaan PT TUM di Pulau Mendol yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan mensejahertakan masyarakat sekitar.

"Bahkan jika perlu, tidak hanya hanya 6.050 hektar saja, pengusaha melayu bisa menjadi tuan rumahnya sendiri dengan mendapatkan banyak HGU lagi, tentunya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku," pungkas Datuk Budi.