“Yang mereka terima hanya 0,2 hektare per orang. Sementara warga transmigrasi umum lainnya bisa mendapatkan hingga 2 hektare. Ini jelas ketidakadilan,” tegas Alimin.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil overlay peta administrasi desa dan SK HGU, PT Surya Agrolika Reksa diduga telah menggunakan lebih dari 441 hektare lahan warga untuk pembangunan kebun inti, pabrik, perumahan karyawan, hingga fasilitas ibadah—semuanya tanpa proses pelepasan hak yang sah. PT Adimulia Agrolestari juga diduga menggarap lebih dari 800 hektare lahan transmigrasi.

Dalam surat resminya kepada Kanwil ATR/BPN Riau bernomor B.115/KA-WLO/S/VII/2025, Alimin Nababan menegaskan bahwa kedua perusahaan tersebut diduga melanggar kewajiban penyediaan plasma minimal 20 persen dari total luas HGU. Ia juga menyinggung skandal suap HGU yang pernah menyeret nama Komisaris dan General Manager PT Adimulia Agrolestari.

“Jangan lupa, mereka pernah ditangkap KPK karena suap izin HGU. Apakah sekarang mereka pantas diberi izin baru sebelum menuntaskan pelanggaran masa lalu?” ujar Alimin.

Ketua DPD BAHU Prabowo Provinsi Riau, Wanton, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat rakyat ditindas oleh kekuatan modal.

“Hak rakyat atas tanah dan kemitraan plasma bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan amanat konstitusi dan undang-undang. Jika negara gagal hadir, kami akan hadir sebagai suara dan pembela mereka,” tegasnya.

BAHU Prabowo meminta Kanwil BPN Riau untuk tidak menandatangani perpanjangan HGU kedua perusahaan tersebut sebelum kewajiban plasma diselesaikan dan lahan masyarakat dikembalikan.

Ditempat terpisah awak media telah menghubungi Solihin yang merupakan kepala Humas kedua perusahaan tetapi ponsel sedang tidak aktif, namun melalui  Fahmi Staf legal mengatakan bahwa  DV. Turangan  yang merupakan Direktur perusahaan tersebut  tidak ada di tempat dan mengatakan akan segera membalas surat pengacara.

Sebagai bentuk keseriusan, surat permohonan ini telah ditembuskan ke Kementerian ATR/BPN RI, Bupati Kuantan Singingi, Ketua DPRD Riau, Dinas Perkebunan, serta DPP BAHU Prabowo di Jakarta.

BAHU Prabowo menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini sebagai bagian dari perjuangan keadilan agraria di Bumi Lancang Kuning.

Sementara itu Humas PT SAR Solihin, ketika dikonfirmasi Riau Pos, mengatakan bahwa PT Surya Agrolika Reksa belum ada rencana Perpanjangan HGU karena HGU PT SAR masih lama berakhir. Terkait proses Perpanjangan HGU PT AA tidak Ada Kaitanya dengan Peserta TSM Desa Beringin Jaya. 

"Terkait kepesertaan dan pengalokasian lahan TSM menjadi Kewenangan  pemerintah  Desa bersama KUD Timbul Jaya sebagai Lembaga yang mengelola Kebun KKPA,"jawabnya.