Mafirion mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan petani menghadapi mekanisme pasar sendirian. Menurutnya, kelapa merupakan komoditas utama sekaligus sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Inhil.

Ia mendesak pemerintah segera menyiapkan mekanisme perlindungan harga melalui penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) kelapa di tingkat petani.

“Petani harus memiliki harga acuan yang jelas. Jangan ketika harga tinggi petani menikmati pasar, tetapi ketika harga jatuh tidak ada perlindungan. Negara harus hadir memberikan kepastian,” tegasnya.

Pemkab Inhil sebelumnya telah mengusulkan HAP kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram kepada pemerintah pusat. Mafirion meminta usulan itu segera ditindaklanjuti agar petani memperoleh kepastian harga.

Selain perlindungan harga, Mafirion mendorong penguatan koperasi petani kelapa. Koperasi dinilai dapat menghimpun hasil produksi sekaligus meningkatkan posisi tawar petani di hadapan perusahaan dan industri pengolahan.

“Petani jangan berjalan sendiri-sendiri. Dengan koperasi yang kuat, hasil produksi bisa dikumpulkan dan dijual dalam jumlah besar langsung kepada industri. Rantai perdagangan yang terlalu panjang harus dipangkas,” ujarnya.

Mafirion menilai persoalan harga tidak akan selesai apabila pemerintah hanya mengandalkan intervensi jangka pendek. Hilirisasi industri kelapa di Inhil harus dibangun sebagai solusi jangka panjang.

Kelapa, kata dia, dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari santan, virgin coconut oil (VCO), produk pangan, coco fiber, coco peat hingga arang.

“Jangan sampai Inhil hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain. Industri pengolahan harus dibangun dekat dengan sentra produksi agar petani mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” katanya.

Pemerintah juga diminta membantu membuka pasar baru, baik di dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Upaya tersebut diperlukan agar produksi kelapa Inhil tidak bergantung pada satu pasar.

“Kalau permintaan global sedang melemah, pemerintah harus membantu mencari pasar alternatif. Jangan seluruh risiko pasar dibebankan kepada petani,” tuturnya.

Mafirion meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Inhil, perusahaan pengolahan, dan perwakilan petani segera duduk bersama merumuskan solusi permanen.

“Harga di bawah Rp2.000 per butir harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan menunggu petani semakin terpuruk baru kemudian bertindak. Kita harus menyelamatkan petani sekarang dan membangun industri kelapa Inhil untuk jangka panjang,” pungkas Mafirion.