Dalam praktik pengelolaan lingkungan, oli bekas termasuk dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Keberadaan residu dan tumpahan di tanah dapat menjadi indikator awal pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran tanah yang berpotensi berdampak lanjutan terhadap air tanah apabila tidak dikelola sesuai ketentuan.

Sebagai vendor jasa pengeboran dan layanan teknis lapangan (oilfield services), PT Bormindo Nusantara mengoperasikan workshop untuk menunjang kegiatan teknis. Aktivitas tersebut bersifat operasional dan secara inheren menghasilkan Limbah B3. Dalam tata kelola hulu migas, aktivitas penunjang semacam ini merupakan bagian dari rantai operasi, sehingga kepatuhan lingkungan dan perizinan berada dalam ruang pengawasan operator.

Selain aspek lingkungan, massa juga menyoroti dugaan ketidakpatuhan perizinan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, workshop tersebut diduga belum sepenuhnya didukung kelengkapan izin yang dipersyaratkan untuk kegiatan operasional, termasuk izin dasar dan izin lingkungan. Apabila benar demikian, kondisi tersebut dinilai memperberat pelanggaran.

Sebagai operator wilayah kerja, Pertamina Hulu Rokan memiliki kewenangan dan kewajiban melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kontraktor dan vendor, termasuk dalam hal kepatuhan lingkungan, perizinan, serta penegakan sanksi kontraktual. Fakta bahwa temuan mencuat melalui sidak pemerintah daerah, bukan dari mekanisme pengawasan internal operator, menjadi salah satu poin yang disorot massa aksi.

Cep Permana Galih, Koordinator Umum Aksi, menyampaikan bahwa tuntutan massa berfokus pada penegakan kontrak.

“Workshop PT Bormindo Nusantara merupakan bagian dari rantai operasi migas. Jika di titik ini terjadi pelanggaran lingkungan, ditambah dugaan ketidakpatuhan perizinan, dan hal tersebut terbukti, maka sanksi kontraktual wajib dijalankan. Jika pelanggaran dinilai berat atau tidak diperbaiki, pemutusan kontrak adalah konsekuensi yang sah,” ujarnya.

Menurut Cep Permana, ketiadaan sanksi dapat menimbulkan preseden yang tidak baik.

“Pengawasan tanpa sanksi berisiko menjadi pembiaran. Jika tidak ada tindakan tegas, pelanggaran lingkungan dan perizinan dapat dianggap sebagai hal yang bisa ditoleransi,” katanya.

Alvieres Haloho, yang turut berorasi dalam aksi tersebut, menekankan pentingnya perlindungan lingkungan.

“Aktivitas workshop yang menghasilkan Limbah B3 seharusnya ditopang pengelolaan dan perizinan yang jelas. Jika itu tidak terpenuhi, maka pengawasan harus diperkuat, dan tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan pada vendor,” ujarnya.

Sementara itu, Randi Syaputra, Ketua Sinergi Pemuda Riau, menyampaikan komitmen organisasi untuk mengawal persoalan tersebut.

“Kami melihat inti persoalan ada pada pelanggaran Limbah B3 di workshop vendor yang diduga tidak didukung izin sebagaimana mestinya. Penanganannya harus dilakukan secara serius melalui penegakan pengawasan dan sanksi kontraktual. Sinergi Pemuda Riau akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum dan perlindungan lingkungan,” tutup Randi.