DPRD juga wajib meminta analisis kemampuan bayar daerah secara terbuka, terutama nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan proyeksi fiskal jangka menengah. Cicilan per tahun untuk tahun-tahun kedepan hingga lunasnya cicilan ppinjaman plus bunga diperkirakan bukan angka kecil dan berpotensi bisa menekan alokasi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar lainnya. Tanpa kajian risiko fiskal yang menyeluruh, persetujuan pinjaman justru bisa melampaui prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar konstitusional pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi transparansi, DPRD idealnya memastikan bahwa dokumen pinjaman serta syarat-syarat kredit dari lembaga pemberi pinjaman dibuka kepada publik. Keterlibatan warga, dan organisasi profesi dalam uji publik juga menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD sebagai representasi rakyat. Pinjaman daerah bukan hanya transaksi finansial pemerintah, tetapi keputusan publik yang dampaknya dirasakan seluruh masyarakat, termasuk generasi berikutnya.

Karena itu, sebelum DPRD memberi persetujuan, ada beberapa langkah konstitusional yang semestinya dipenuhi: memastikan kelengkapan dokumen proyek, memverifikasi kemampuan bayar daerah, menilai kesesuaian dengan perencanaan pembangunan, membuka ruang partisipasi publik, dan melakukan uji manfaat serta urgensi secara objektif. Jika langkah-langkah ini belum dipenuhi, DPRD justru berkewajiban menunda, bukan mempercepat persetujuan pinjaman. Langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, tetapi cara DPRD menjalankan mandat konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Pinjaman Rp 200 miliar bisa saja menjadi pendorong percepatan pembangunan, tetapi hanya jika diputuskan melalui proses yang transparan, akuntabel, dan berbasis nalar kebijakan yang benar. Pada akhirnya, beban cicilan tersebut akan dibayarkan melalui uang public khususnya akan membebani APBD Tahun tahun selanjutnya . Karena itu, DPRD harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar daftar proyek yang dikebut tanpa fondasi perencanaan yang matang. Jika DPRD mampu menegakkan standar itu, maka mekanisme check and balance daerah bekerja sebagaimana mestinya: melindungi keuangan publik, menjaga akuntabilitas, dan memastikan pembangunan berjalan dalam koridor konstitusi.

Penulis: Jamri, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi