Menurut Muridi, permasalahan ini muncul akibat ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah, instansi sosial, dan perangkat di tingkat bawah. Ia menilai, proses pendataan selama ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat miskin, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan wilayah terpencil.

“Masih ada warga yang tidak masuk dalam daftar penerima manfaat karena data lama belum diperbarui. Padahal kondisi mereka jelas masuk kategori tidak mampu,” ujarnya.

Muridi menambahkan, situasi ini tidak hanya berdampak pada hak masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga bisa menimbulkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

PW IWO Riau meminta agar proses validasi ulang nantinya tidak hanya dilakukan oleh Dinsos, tetapi juga melibatkan RT, RW, kepala desa, dan camat sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial ekonomi warga di lingkungannya.

“Dukungan perangkat di tingkat bawah sangat penting, karena mereka yang paling tahu kondisi warganya. Jangan sampai ada warga miskin yang luput dari perhatian pemerintah,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan data, agar proses pendataan berjalan objektif dan bebas dari kepentingan tertentu.

Sebagai organisasi profesi wartawan, PW IWO Riau berkomitmen untuk mengawal kebijakan publik, khususnya yang menyangkut hak dasar masyarakat. Muridi menegaskan bahwa IWO tidak hanya berperan sebagai lembaga pers, tetapi juga mitra kritis pemerintah dalam memastikan kebijakan sosial tepat sasaran.

“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya satu, agar tidak ada lagi warga miskin yang kehilangan haknya karena kesalahan data,” tutur Muridi.

Program BPJS Kesehatan gratis merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Iuran peserta ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Namun, di sejumlah daerah, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti data ganda, warga tidak aktif, hingga warga miskin yang belum terdaftar sama sekali. PW IWO Riau menilai, kondisi tersebut harus segera dibenahi agar cita-cita pemerataan akses kesehatan benar-benar terwujud.

“Kami berharap pemerintah daerah segera turun langsung memantau kondisi di lapangan. Jangan menunggu laporan, tapi jemput bola agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara,” tutup Muridi.