Menurut Domo, Irwan Nasir bukan sosok baru bagi BRKS. Selama lebih dari satu dekade, ia terlibat aktif sebagai pemegang saham sekaligus figur yang kerap dipercaya Gubernur Riau pada masanya untuk memberikan supervisi kepada jajaran komisaris serta berkoordinasi langsung dengan direksi.

“Dengan latar belakang magister ekonomi pembangunan dari UGM, beliau memahami betul bagaimana mengelola lembaga keuangan daerah agar tetap tangguh, berdaya saing, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat,” kata Domo.

Domo menambahkan, perdebatan mengenai administrasi dan mekanisme rekrutmen komisaris BRKS—baik komisaris independen maupun komisaris utama—yang ramai diperbincangkan belakangan ini, sejatinya hanya persoalan teknis.

“Dalam struktur Perseroda dan Perseroan Terbatas memang ada perbedaan mekanisme administratif. Itu hal teknis yang bisa segera disesuaikan, tidak perlu dibesar-besarkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya figur pemimpin yang memiliki jaringan luas di tengah kompetisi dunia perbankan yang kian ketat.
“Sebagai mantan kepala daerah dua periode, Irwan Nasir tentu punya akses yang luas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Jaringan inilah yang bisa menjadi modal besar bagi BRKS untuk melaju sebagai lokomotif ekonomi Riau,” tambahnya.

Sementara itu, pemerhati komunikasi dan keuangan A. Suhendra, S.Ikom, menegaskan bahwa proses seleksi calon pengurus BRKS telah melalui tahapan panjang dan transparan, melibatkan lembaga profesional dan sejumlah akademisi.

“Prosesnya dimulai dari pengumuman terbuka ke publik, lalu dilanjutkan dengan seleksi administrasi, ujian kompetensi, dan wawancara yang dilaksanakan oleh LPPI Jakarta sebagai lembaga resmi pelaksana teknis,” jelas Suhendra.

Menurut dia, peserta seleksi juga diwajibkan mengikuti ujian tulis dan mempresentasikan makalah di hadapan tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari tokoh masyarakat dan akademisi di bidang ekonomi dan keuangan. Dari tahapan tersebut, jumlah peserta kemudian mengerucut menjadi 50 orang yang dinyatakan lolos untuk tahap berikutnya.

“Hasil akhir seleksi ini kemudian dibawa ke forum RUPS-LB, di mana seluruh 21 kepala daerah pemegang saham BRKS melakukan pembahasan bersama untuk menentukan nama-nama calon pengurus yang akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.

Suhendra juga menanggapi munculnya berbagai tudingan di ruang publik yang menyebut proses seleksi BRKS sarat dengan unsur kedekatan atau kepentingan politik.

“Kalau melihat tahapan dan mekanisme yang dijalankan, sangat sulit kalau dikatakan ada unsur balas budi atau kedekatan. Filter-nya ketat dan transparan, semua diuji oleh lembaga profesional. Jadi tidak benar jika dikaitkan dengan istilah-istilah seperti ‘jatah preman’ atau kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ia menilai, publik seharusnya menunggu hasil akhir proses fit and proper test oleh OJK, karena dari sana akan terlihat siapa saja calon pengurus yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan akan disetujui untuk ditetapkan dalam RUPS-LB berikutnya.

“Jadi, mari kita lihat proses ini secara objektif. BRKS adalah lembaga keuangan daerah yang kini telah bertransformasi menjadi bank syariah, tentu membutuhkan manajemen yang kuat dan berintegritas,” tambah Suhendra.

Dengan beragam pandangan dan perhatian publik yang mengiringi proses ini, para pengamat berharap BRKS dapat terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam setiap tahapannya.

Domo menilai, BRKS kini memiliki momentum besar untuk memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah. “Kuncinya adalah pada kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan memiliki visi jelas terhadap pembangunan ekonomi syariah di Riau dan Kepri,” katanya.

Jika proses seleksi berjalan sesuai koridor dan hasilnya mendapat legitimasi OJK, BRKS diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu bank daerah syariah terkemuka di Indonesia.