“Benar, kami nyewa. Pembayaran langsung kami serahkan ke Lapas Tembilahan,” ungkap Leni kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

Versi Pihak Lapas

Kepala Lapas Kelas IIA Tembilahan, Prayitno, tidak menampik adanya praktik sewa tersebut. Namun ia menyebut yang disewakan bukan rumah negara, melainkan lahan kosong di depan rumah dinas yang sudah tidak layak huni.

Ia menjelaskan, ada dua jalur pembayaran. Pertama, Rp1 juta per bulan disetor ke rekening bendahara Lapas untuk masuk ke kas negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua, Rp25 juta per tahun yang disetorkan ke kas koperasi Lapas Kelas IIA Tembilahan. Totalnya mencapai Rp35 juta per tahun.

Menurut Prayitno, mekanisme tersebut sudah sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Potensi Penyalahgunaan

Meski demikian, pola pembayaran ganda ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa sebagian dana masuk ke kas negara, sementara sebagian lainnya masuk ke koperasi internal?

Praktisi hukum Maryanto, SH, menilai praktik tersebut rawan penyimpangan.

“Kalau aset negara dimanfaatkan untuk komersial, seluruh penerimaan wajib masuk ke kas negara. Tidak boleh ada percabangan ke koperasi. Kalau ada, ini bisa disebut double payment yang berpotensi disalahgunakan,” tegas Maryanto.

Ia menambahkan, koperasi internal tidak memiliki kewenangan memungut biaya atas pemanfaatan aset negara.

Tuntutan Publik

Kasus penyewaan lahan negara di Lapas Tembilahan ini menjadi gambaran persoalan klasik dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di daerah. Aset negara sering beralih fungsi menjadi ruang bisnis produktif, namun dengan mekanisme yang tidak sepenuhnya transparan.

Kini, sorotan publik tertuju pada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas tertinggi BMN. Publik menuntut kejelasan: apakah skema sewa ganda di Lapas Kelas IIA Tembilahan ini sah menurut aturan, atau justru sebuah bentuk penyalahgunaan kewenangan?