“Pembiaran terhadap upah yang sangat rendah dan ketidakpastian status kerja guru honorer merupakan bentuk pelanggaran HAM melalui pembiaran (omission) oleh negara, khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial,” tegas Mafirion.
Menurut Mafirion, hasil survei IDEAS dan Domfet Duafa, jumlah guru honorer dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 700 ribu orang, maka diperkirakan lebih dari 140 ribu guru honorer hidup dengan penghasilan yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.
Mafirion menilai, situasi ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis atau administratif semata, melainkan sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab hak asasi manusia.
“Negara tidak boleh hadir hanya dalam bentuk regulasi dan tuntutan kinerja, tetapi absen dalam menjamin kesejahteraan guru. Jika guru honorer dibiarkan hidup dengan honor yang tidak manusiawi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya martabat guru, tetapi juga masa depan pendidikan nasional,” tegas Mafirion.
Dijelaskan Mafirion, dalam perspektif Konstitusi dan HAM dimana Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan hak atas upah yang adil dan layak. Selain itu, negara wajib memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya.
“Pembiaran terhadap honor yang sangat rendah dan ketidakpastian status guru honorer merupakan bentuk pelanggaran HAM melalui pembiaran kebijakan (policy omission), terutama karena guru honorer selama ini menjadi tulang punggung layanan pendidikan, khususnya di daerah,” kata Mafirion.
Dijelaskan Mafirion, terdapat ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan nasional, di mana beban kerja dan tanggung jawab guru honorer setara dengan guru ASN. Namun kesejahteraan dan perlindungan kerjanya sangat timpang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan non-diskriminasi yang menjadi dasar negara.
Menjamin standar minimum penghasilan layak bagi guru honorer, setidaknya mendekati upah minimum daerah.
Maka, Mafirion menghimbau agar pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen melakukan tiga langkah penting. Pertama, mengakhiri ketergantungan sistemik pada guru honorer murah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, Menyusun peta jalan nasional penyelesaian guru honorer yang berkeadilan, terukur dan berbasis HAM. Dan terakhir, menjadikan isu kesejahteraan guru sebagai prioritas anggaran, bukan kebijakan sisa.
“Tidak ada pendidikan berkualitas tanpa kesejahteraan guru.
Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh dibangun di atas ketidakadilan dan kemiskinan struktural.”
.png)
Berita Lainnya
2.800 Jamaah Haji Indonesia Tahap Pertama Diberangkatkan dari Menuju Makkah
Kisah Seorang Pria di Pekanbaru Sukses Ekspor Minyak Jelantah Hingga ke Eropa
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Mutasi Sejumlah Kapolda Hingga Kapolres
Jelang Armuzna, Tim Kemenag Tinjau Persiapan Sektor di Daker Makkah
Mensos Kecewa, BPNT dan PKH di 5 Kabupaten Kota Daerah Riau Tak Disalurkan
Ciptakan Nilai Tambah bagi Shareholder, BRI Catatkan Profitabilitas Solid dengan ROE dan ROA Meningkat per Triwulan I 2026
Tayangan Televisi yang Melecehkan Kiai Langgar Hak Asasi Manusia
Wamenag: Presiden Prabowo Siapkan Perkampungan Bagi Jemaah Haji dan Perluas Bandara Thaif
UMKM Binaan BRI Tembus Pasar Global di Ajang FHA Singapura 2026
Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 34,2 Juta Pelaku Usaha, Bukti Keberpihakan BRI Terhadap Ekonomi Kerakyatan yang Terstruktur
Jaksa Agung ST Burhanuddin Meminta SMSI Kawal Kinerja Jaksa
Ciptakan Nilai Tambah bagi Shareholder, BRI Catatkan Profitabilitas Solid dengan ROE dan ROA Meningkat per Triwulan I 2026