SSB Opris Champions U10 Piala Grassroot Indonesia Regional Riau 2026
Bertabur Prestasi, Universitas Abdurrab Kian Diminati
BAHU Prabowo Desak Pemprov Riau Buka Data Stok Harian BBM dan Bentuk Posko Pengaduan*
AYORIAU.CO, PEKANBARU - Ketua BAHU Prabowo DPD Riau, Wanton, S.H., M.H., M.Si., mendesak Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas ESDM agar segera berkoordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga Sumbagut untuk mengatasi kelangkaan BBM jenis Bio Solar. Ia juga meminta Pemprov membuka data stok harian ke publik dan membentuk posko pengaduan.
"Antrean 5-6 jam sudah sangat merugikan masyarakat. Petani tidak bisa olah lahan, nelayan dan UMKM terganggu. Masyarakat berhak tahu kondisi stok yang sebenarnya. Jika perlu, Pemprov segera buka posko pengaduan," kata Wanton di Pekanbaru.
Antrean panjang terpantau di sejumlah SPBU di Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Bengkalis. Warga terpaksa menunggu berjam-jam, bahkan sebagian memilih membeli eceran dengan harga Rp14.000 per liter.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon, membenarkan adanya lonjakan konsumsi. Menurutnya, peningkatan terjadi karena aktivitas transportasi tinggi dan adanya penyesuaian harga 1 September 2026 yang membuat sebagian masyarakat beralih dari Dexlite ke Bio Solar.
"Pemprov sudah mengajukan tambahan kuota Bio Solar sebanyak 99.700 KL ke BPH Migas. Realisasinya masih menunggu persetujuan pusat," ujar Ismon, Sabtu (5/9/2026).
Senada, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan telah menambah penyaluran hingga 20-27% dari rata-rata normal.
Area Manager Communication, Relations & CSR, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, "Kami telah meningkatkan penyaluran hingga 20 persen dari rata-rata normal serta terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan lembaga penyalur agar distribusi berjalan lancar."
"Lonjakan antrean terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kepadatan di beberapa SPBU, terutama pada jam-jam tertentu," jelas Fahrougi.
Di tengah situasi ini, muncul dugaan praktik penimbunan. Solar subsidi diduga ditimbun lalu dijual ke pihak industri. "Disinyalir ada pihak-pihak yang bermain, pelakunya diduga oknum aparat," ungkap Wanton.
*Dampak ke masyarakat*
1. *Petani* kesulitan mengolah lahan karena Solar untuk traktor sulit didapat
2. *Nelayan dan UMKM* resah karena aktivitas usaha terganggu
3. *Sopir* kehilangan waktu dan pendapatan. "Waktu kami habis hanya untuk antri solar sudah 5-6 jam, otomatis pendapatan kami menurun," keluh Supri, salah seorang sopir di Pekanbaru.
Wanton berharap Pemprov bersama Polri tidak hanya menunggu kuota dari pusat, tetapi juga bertindak cepat menertibkan distribusi dan menindak dugaan penyimpangan. (Rls)

Berita Lainnya
Bersama PT Pulau Sambu, PSMTI Kec. Kateman Salurkan 300 Paket Sembako
Polres Inhil Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
SMSI Inhil Resmi dilantik, dihadiri Gubri dan Pengurus Pusat
Kolaborasi Polri dan Warga, Jembatan Merah Putih Presisi di Batang Tuaka Sudah 50 Persen
Satreskrim Polsek Enok Tangkap Pengedar Sabu di Desa Benteng Utara, Indragiri Hilir
Dukung Swasembada Pangan, Personel Polsek Enok Turun Langsung Bina Warga Kelola Tanaman Pekarangan
Isu Kejaksaan Superbody, Ini Kata Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar
PLN Icon Plus SBU Sumbagteng Siap Mewujudkan Digitalisasi di BPTD Riau
Universitas Abdurrab dan STEI Iqra Annisa Wisuda 295 Mahasiswa
Kuasa Hukum Ricky Marbun Puas atas Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan
CSR Tak Menyentuh Pendidikan, Ketua IWO Riau: Perusahaan Hanya Cari Untung, Angkat Kaki!
Kunker ke Concong, Kapolres Inhil Beri Bantuan Kursi Roda Pada Seorang Panderita Stroke