BAHU Prabowo Desak Pemprov Riau Buka Data Stok Harian BBM dan Bentuk Posko Pengaduan*
AYORIAU.CO, PEKANBARU - Ketua BAHU Prabowo DPD Riau, Wanton, S.H., M.H., M.Si., mendesak Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas ESDM agar segera berkoordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga Sumbagut untuk mengatasi kelangkaan BBM jenis Bio Solar. Ia juga meminta Pemprov membuka data stok harian ke publik dan membentuk posko pengaduan.
"Antrean 5-6 jam sudah sangat merugikan masyarakat. Petani tidak bisa olah lahan, nelayan dan UMKM terganggu. Masyarakat berhak tahu kondisi stok yang sebenarnya. Jika perlu, Pemprov segera buka posko pengaduan," kata Wanton di Pekanbaru.
Antrean panjang terpantau di sejumlah SPBU di Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Bengkalis. Warga terpaksa menunggu berjam-jam, bahkan sebagian memilih membeli eceran dengan harga Rp14.000 per liter.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon, membenarkan adanya lonjakan konsumsi. Menurutnya, peningkatan terjadi karena aktivitas transportasi tinggi dan adanya penyesuaian harga 1 September 2026 yang membuat sebagian masyarakat beralih dari Dexlite ke Bio Solar.
"Pemprov sudah mengajukan tambahan kuota Bio Solar sebanyak 99.700 KL ke BPH Migas. Realisasinya masih menunggu persetujuan pusat," ujar Ismon, Sabtu (5/9/2026).
Senada, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan telah menambah penyaluran hingga 20-27% dari rata-rata normal.
Area Manager Communication, Relations & CSR, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, "Kami telah meningkatkan penyaluran hingga 20 persen dari rata-rata normal serta terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan lembaga penyalur agar distribusi berjalan lancar."
"Lonjakan antrean terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kepadatan di beberapa SPBU, terutama pada jam-jam tertentu," jelas Fahrougi.
Di tengah situasi ini, muncul dugaan praktik penimbunan. Solar subsidi diduga ditimbun lalu dijual ke pihak industri. "Disinyalir ada pihak-pihak yang bermain, pelakunya diduga oknum aparat," ungkap Wanton.
*Dampak ke masyarakat*
1. *Petani* kesulitan mengolah lahan karena Solar untuk traktor sulit didapat
2. *Nelayan dan UMKM* resah karena aktivitas usaha terganggu
3. *Sopir* kehilangan waktu dan pendapatan. "Waktu kami habis hanya untuk antri solar sudah 5-6 jam, otomatis pendapatan kami menurun," keluh Supri, salah seorang sopir di Pekanbaru.
Wanton berharap Pemprov bersama Polri tidak hanya menunggu kuota dari pusat, tetapi juga bertindak cepat menertibkan distribusi dan menindak dugaan penyimpangan. (Rls)

Berita Lainnya
Polri dan Instansi Terkait Amankan Kedatangan Ratusan Penumpang di Pelindo Tembilahan
Bhayangkari Polsek Tempuling Polres Inhil Launching Program Penguatan P2L "Dorong Ketahanan Pangan"
Seluruh Jajaran Polsek di Wilayah Inhil Laksanakan Apel Regsosek dan Koseka
Pemuda Inhil Raih Juara di Ajang Internasional PAN-SEA AI Developer Challenge 2025*
Songsong Indonesia Emas 2045, Sebanyak 1.081 Mahasiswa UDA dan APP DA Resmi Diwisuda
Operasi Zebra Lancang Kuning, Polres Inhil Bagikan Sembako serta Helm kepada warga
Sukseskan Riau Bhayangkara Run 2025, Polres Inhil Gelar Sosialisasi di Car Free Day Tembilahan
Resmi Terbentuk Tim NAWAITU di Inhil Satukan Visi dan Misi
Pasang Rambu Peringatan di Titik Rawan Kecelakaan, AKP Fandri: Utamakan Keselamatan Berkendara
Perkuat Sinergi Group, PLN Icon Plus Sumbagteng dan PLN Riau Kepri Teken MoU
Wabup Inhil H.Syamsuddin Uti Sambut Kedatangan BPK RI di Tembilahan
Lantik Ery Putra Sebagai Penjabat Sekda, Pj Bupati Herman Ucapkan Selamat