Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat yang dinilai merugikan petani. Para demonstran menyuarakan keresahan mereka terhadap rendahnya harga kelapa dan menuntut keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal.
Dalam orasinya, para peserta aksi mendesak agar pemerintah mencabut kebijakan moratorium ekspor kelapa bulat dan menetapkan harga standar kelapa di tingkat petani minimal Rp5.500 per butir. Mereka juga menuntut keadilan dalam penerapan pungutan ekspor, yakni agar tidak hanya berlaku pada kelapa bulat, tetapi juga mencakup produk turunan dan komponen lainnya dalam rantai distribusi.
Ketua IPKR, Zainuddin Acang, yang memimpin aksi tersebut menegaskan bahwa kelapa merupakan identitas dan sumber penghidupan utama masyarakat Inhil.
"Kami minta DPRD Inhil menjadi corong aspirasi ini hingga ke pemerintah pusat. Jika tidak ada respons, kami siap membawa perjuangan ini ke Jakarta," ujar Zainuddin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Inhil, Junaidi An, mengajak perwakilan massa untuk berdialog dalam forum terbuka di ruang rapat DPRD. Dalam diskusi tersebut, berbagai masukan, kritik, dan tuntutan petani ditampung untuk dibahas secara komprehensif.
"Kami di DPRD tentu mendukung suara rakyat, khususnya petani dan mahasiswa sebagai representasi kepedulian terhadap masa depan komoditas kelapa Inhil. Aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kami," ujar Junaidi.
Ia menyampaikan bahwa DPRD Inhil telah mencermati persoalan kelapa sejak awal 2025 dan telah merumuskan empat poin aspirasi utama untuk disampaikan ke DPRD Provinsi Riau, DPR RI, dan kementerian terkait.
"DPRD Inhil tidak tinggal diam. Kami sudah menyusun berita acara rapat dengar pendapat, dan akan bersurat secara resmi ke DPRD Provinsi dan DPR RI, terutama kepada anggota dapil Inhil dan Riau 1. Kami ingin persoalan ini mendapat perhatian serius di tingkat yang lebih tinggi," tambahnya.
Junaidi menekankan bahwa isu kelapa tidak hanya terkait harga jual, tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi dan keadilan dalam rantai pasok. Ia menilai negara tidak boleh abai terhadap perlindungan petani.
Di sisi lain, perwakilan dari IKAMI Sulsel juga menyoroti anjloknya harga kelapa yang sebelumnya sempat mencapai Rp7.000 per butir, kini turun drastis ke angka Rp4.000, bahkan pernah merosot hingga Rp1.000 dalam beberapa tahun terakhir.
"Hamparan kelapa dunia bisa hilang identitasnya jika ini dibiarkan,” kata Ketua IKAMI Sulsel dalam orasinya.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini menegaskan desakan masyarakat agar pemerintah lebih peka terhadap sektor pertanian kelapa yang selama ini menjadi andalan perekonomian di Inhil.
DPRD Inhil menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat sebagai bagian dari perjuangan bersama memperjuangkan nasib petani kelapa. (Adv)
.png)
Berita Lainnya
Resmikan Kantor Desa Simpang Tiga, Bupati HM WARDAN Katakan Wujud Keberhasilan Program DMIJ Plus Terintegrasi
Wabup Berharap Agar Virus Corona Segera Berkahir
Pemkab Inhil Utus 111 Kafilah Ikuti MTQ Ke-41 Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023
Buka Jambore PKK Kecamatan Reteh, Bupati Inhil HM WARDAN Harapkan Sinergitas Semua Elemen Sukseskan 10 Pokok Program PKK
Pemkab Inhil Sudah Kirim Video Inovatif New Normal ke Akun Kemendagri
UPT Puskesmas Sungai Piring Berikan Edukasi Sistem UHC ke Masyarakat
Bersama Unsur Forkopimda Bupati HM WardanIkuti Peringatan Detik- Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-77
Bupati HM WARDAN Salurkan Bantuan Korban Kebakaran Lr.Switotarjo Tembilahan
Bupati Inhil Hadiri Rapat Paripurna DPRD Terkait Perubahan APBD 2025
Satu orang Pasien PDP di Inhil Meninggal, di Makamkan sesuai Protokoler Covid 19
Bupati Inhil HM WARDAN Sambut Kunjungan Safari Ramadhan Gubernur Riau H.Syamsuar
UPT Puskesmas Sungai Piring Terima Kunjungan Rekredensialing BPJS Kesehatan