Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat yang dinilai merugikan petani. Para demonstran menyuarakan keresahan mereka terhadap rendahnya harga kelapa dan menuntut keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal.
Dalam orasinya, para peserta aksi mendesak agar pemerintah mencabut kebijakan moratorium ekspor kelapa bulat dan menetapkan harga standar kelapa di tingkat petani minimal Rp5.500 per butir. Mereka juga menuntut keadilan dalam penerapan pungutan ekspor, yakni agar tidak hanya berlaku pada kelapa bulat, tetapi juga mencakup produk turunan dan komponen lainnya dalam rantai distribusi.
Ketua IPKR, Zainuddin Acang, yang memimpin aksi tersebut menegaskan bahwa kelapa merupakan identitas dan sumber penghidupan utama masyarakat Inhil.
"Kami minta DPRD Inhil menjadi corong aspirasi ini hingga ke pemerintah pusat. Jika tidak ada respons, kami siap membawa perjuangan ini ke Jakarta," ujar Zainuddin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Inhil, Junaidi An, mengajak perwakilan massa untuk berdialog dalam forum terbuka di ruang rapat DPRD. Dalam diskusi tersebut, berbagai masukan, kritik, dan tuntutan petani ditampung untuk dibahas secara komprehensif.
"Kami di DPRD tentu mendukung suara rakyat, khususnya petani dan mahasiswa sebagai representasi kepedulian terhadap masa depan komoditas kelapa Inhil. Aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kami," ujar Junaidi.
Ia menyampaikan bahwa DPRD Inhil telah mencermati persoalan kelapa sejak awal 2025 dan telah merumuskan empat poin aspirasi utama untuk disampaikan ke DPRD Provinsi Riau, DPR RI, dan kementerian terkait.
"DPRD Inhil tidak tinggal diam. Kami sudah menyusun berita acara rapat dengar pendapat, dan akan bersurat secara resmi ke DPRD Provinsi dan DPR RI, terutama kepada anggota dapil Inhil dan Riau 1. Kami ingin persoalan ini mendapat perhatian serius di tingkat yang lebih tinggi," tambahnya.
Junaidi menekankan bahwa isu kelapa tidak hanya terkait harga jual, tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi dan keadilan dalam rantai pasok. Ia menilai negara tidak boleh abai terhadap perlindungan petani.
Di sisi lain, perwakilan dari IKAMI Sulsel juga menyoroti anjloknya harga kelapa yang sebelumnya sempat mencapai Rp7.000 per butir, kini turun drastis ke angka Rp4.000, bahkan pernah merosot hingga Rp1.000 dalam beberapa tahun terakhir.
"Hamparan kelapa dunia bisa hilang identitasnya jika ini dibiarkan,” kata Ketua IKAMI Sulsel dalam orasinya.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini menegaskan desakan masyarakat agar pemerintah lebih peka terhadap sektor pertanian kelapa yang selama ini menjadi andalan perekonomian di Inhil.
DPRD Inhil menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat sebagai bagian dari perjuangan bersama memperjuangkan nasib petani kelapa. (Adv)
.png)
Berita Lainnya
Wabup Inhil Yuliantini Ajak Masyarakat Teluk Belengkong Rutin Screening Kesehatan
Didampingi Kadiskes, Pj Bupati Erisman Yahya Sidak Puskesmas
Pemkab Inhil Utus 111 Kafilah Ikuti MTQ Ke-41 Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023
Wabup Ikut Shalatkan Almarhumah Kepala UPTD CapilTempuling
Bupati Wardan Akan Presentasikan Historical Kelapa Inhil yang Membudaya di PWI Pusat
Milad ke-60 Inhil, Iwan Taruna: Milad Ini Penuh Makna, Sejarah, perjuangan dan Pengorbanan
Bupati Inhil Imbau Masyarakat Waspada Kebakaran Lahan dan Hutan
Dinkes Inhil Gelar Pertemuan Nakes dan Bahas Percepatan Penurunan Stunting
Bupati Inhil HM WARDAN Bersama Istri Hj.Zulaikhah Hadiri Acara Silaturahmi Pengantar Tugas Gubernur Riau
Pj Bupati Inhil H.Herman Harapkan Lulusan Unisi Mampu Berinovasi Ciptakan Lapangan Kerja
Bupati dan Awak Media Sembelih Tiga Ekor Kerbau
TP-PKK inhil Terima Penghargaan Tertinggi MKK dari Kepala BKKBN