“Kami meminta perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuka data lengkap mengenai realisasi dana CSR, termasuk laporan kegiatan dan capaian program. Selain itu, laporan tersebut harus diaudit secara berkala oleh lembaga yang kredibel dan dipublikasikan agar masyarakat bisa mengaksesnya,” jelas Muridi.

Lebih lanjut, Muridi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar program CSR berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah yang telah ada. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan sosial ekonomi daerah.

“Seringkali program CSR berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi sehingga terjadi duplikasi kegiatan atau program yang tidak sesuai prioritas masyarakat. Fungsi pengawasan legislatif juga harus diperkuat agar program CSR benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sebagai organisasi yang berperan dalam kontrol sosial, PW-IWO Riau berencana melakukan berbagai langkah strategis. Selain mengawal pelaporan dan audit dana CSR, mereka juga akan melakukan monitoring langsung di lapangan untuk memastikan program CSR berjalan sesuai rencana.

“Kami akan melakukan investigasi dan peliputan secara berkala terkait program CSR di lapangan. Jika ada indikasi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian program, kami akan segera menyuarakan dan mendorong tindakan perbaikan. Kontrol sosial ini menjadi bagian penting dari fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi,” tegas Muridi.

Muridi mengungkapkan bahwa tujuan utama dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas ini adalah agar dana CSR bisa memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat, khususnya yang selama ini kurang mendapat perhatian. Program yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial di Kabupaten Indragiri Hilir.

“CSR harus menjadi alat pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat citra perusahaan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami optimis dengan adanya kontrol yang ketat, perusahaan dan pemerintah dapat bekerja sama lebih baik,” pungkas Muridi.

Dengan langkah dan komitmen ini, PW-IWO Provinsi Riau berharap dapat menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam memastikan dana CSR benar-benar menjadi katalisator perubahan positif di Kabupaten Indragiri Hilir dan segenap wilayah Riau pada umumnya.