?
?Perwakilan masyarakat Desa Bente, Said Yusdar (55), mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan, termasuk melalui mediasi di Kantor Camat Mandah pada pertengahan 2025. Dalam mediasi yang dipimpin Camat Mandah, Yuliargo, disepakati bahwa PT BNS akan memberikan ganti rugi sebesar Rp300 ribu per batang kelapa yang rusak.
?"Sudah hampir tiga tahun kami merasakan dampaknya. Kebun rusak, panen turun drastis. Tapi perusahaan tidak menepati kesepakatan tersebut," ujar Said saat dihubungi, Rabu (23/04/2026).

?Said memberikan contoh nyata pada kebun miliknya. Sebelum dampak ini terjadi, ia mampu memanen sekitar 25 ribu butir kelapa. Kini, jumlah tersebut merosot drastis hingga hanya tersisa 6 ribu butir saja.

?
?Tak sekadar menuntut ganti rugi per batang, warga kini memperluas tuntutan dengan menyertakan kerugian ekonomi akibat gagal panen. Bagi kebun yang sudah menghasilkan, gugatan dihitung berdasarkan estimasi panen normal per tahun.
?Sementara bagi kebun yang belum menghasilkan, warga menuntut penggantian biaya investasi yang telah dikeluarkan, mulai dari pembelian bibit, pupuk, hingga biaya pemeliharaan selama masa tanam 1 hingga 6 tahun.

?"Kelapa kampung ini baru mulai berbuah umur 7 sampai 8 tahun. Jadi kerugian kami besar karena selama itu kami merawat, mengeluarkan biaya, tapi kebun rusak sebelum menghasilkan," jelasnya.

?
?Selain persoalan lahan, Said juga menyoroti janji perusahaan mengenai bantuan pendidikan bagi anak-anak warga yang terdampak. Menurutnya, janji tersebut hingga saat ini hanya menjadi "isapan jempol" tanpa adanya realisasi sama sekali.

?Masyarakat kini memberikan ultimatum kepada PT BNS untuk segera menunaikan kewajiban mereka. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dari perusahaan, warga menyatakan siap mengerahkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.

?"Kami sudah bersabar. Kalau tidak ada tanggapan, kami akan turun aksi lagi," tegas Said.

?Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Bumi Nusa Sejahtera (PT BNS) belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan maupun rencana gugatan dari warga Desa Bente tersebut.