“Kami merasa tidak diperhatikan. Seharusnya perusahaan yang beroperasi di daerah kami juga ikut memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar, apalagi di bulan Ramadhan ini,” ungkapnya kepada waetawan, Rabu (19/3/2025).

Kritik warga ini muncul karena hingga hari ke-19 Ramadhan, tidak ada tanda-tanda penyaluran bantuan dari pihak PLTU. Padahal, program CSR biasanya menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dalam bentuk bantuan sembako, program kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur dan lainnya.

PLTU 2x7 MW Tembilahan Klarifikasi: Dana CSR Masih dalam Proses Pengesahan

Menanggapi keluhan ini, pihak PLTU 2x7 MW Tembilahan memberikan klarifikasi bahwa dana CSR belum dapat disalurkan karena masih dalam tahap pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Unit (RKAU).

“Kami mohon maaf. Proses penetapan hingga pengesahan RKAU dilakukan di Surabaya dan cukup panjang. Tahun lalu kami tetap menyalurkan sembako kepada masyarakat sekitar, dan tahun ini pun akan dilakukan. Namun, karena RKAU belum disahkan, dana CSR masih belum bisa didistribusikan,” ujar Manajer PLTU Tembilahan, Zais kepada wartawan.

Lebih lanjut, pihak PLTU menjelaskan bahwa pekan lalu tim mereka baru saja mengikuti pembahasan internal bersama PLN NPS sebelum RKAU diajukan ke PLN NP sebagai pemilik aset dan pemberi pendanaan operasional PLTU.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dana CSR, pihak PLTU menyarankan agar masyarakat menghubungi bagian Humas, Umum, dan CSR perusahaan.

Meski pihak PLTU 2x7 MW Tembilahan telah memberikan penjelasan, warga berharap adanya transparansi dan kepastian mengenai kapan bantuan CSR benar-benar akan disalurkan. 

“Kami butuh kepastian. Jangan hanya janji, kami berharap ada komunikasi yang lebih terbuka dan jelas,” cetus seorang warga lainnya.

Hal ini menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program CSR perusahaan. Tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ke depannya, diharapkan ada sistem yang lebih transparan agar masyarakat tidak lagi merasa diabaikan oleh perusahaan yang beroperasi di daerah mereka.