Menurut data yang berhasil dihimpun, dari 3 dusun yang ada di Desa Lahang Hulu, terdapat 283 KK dan 1026 jiwa terdampak banjir. Ironisnya lagi, banjir itu sudah berlangsung hingga 3 pekan lamanya.

Seperti yang diungkapkan salah seorang Kepala Dusun 6 Long Sari, bernama Soeharto yang juga mengalami terdampak banjir, ia menyebutkan bahwa ketinggian air mencapai setengah meter lebih.

"Sekarang mencapai 60-70 cm. Terdiri dari Dusun 3 Kendari, Dusun 4 Martapura, Dusun 5 Karya Jaya, Dusun 6 Long Sari," ungka Soeharto.

Warga terdampak hanya bertahan, menggunakan sampan atau perahu jika hendak mencari kebutuhan untuk rumah masing-masing.

"Bertahan, warga beraktivitas menggunakan berahu / sampan. Kalau kebun sawit terendam semua, 
kebun kelapa sebagian terendam, sebagian tidak," ujar Kepala Dusun.

Ironisnya lagi, selama banjir berlangsung, warga tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah maupun Swasta.

"Tidak ada, kecuali orang kesehatan yang ada masuk untuk pengobatan  masyarakat," celetuk Soeharto, Kadus 6 Long Sari, kepada awak media.

Sementara itu, terkait persoalan banjir yang menimpa Desa Lahang Hulu, yang diduga airnya berasal dari PT GIN, juga mendapat respon dari pemerhati lingkungan provinsi Riau.

DR. Ikhsan, seorang pemerhati lingkungan provinsi Riau yang juga dosen disalah satu universitas ternama di Riau, menilai bahwa banjir itu adalah hasil dari pengelolaan tata air yang kurang baik.

"Disamping karena curah hujan yg tinggi, banjir di Inhil juga disebabkan tata kelola air yang kurang baik pada drainase, dan anak sungai Indragiri.  Terlebih lagi ada beberapa perusahaan yang juga memanfaatkan saluran air ini untuk kepentingan aktivitasnya." Ujar DR.Ikhsan, lulusan Teknik.

Sebagai saran dan masukan agar kumudian diharapkan menjadi solusi, DR.Ikhsan menyampaikan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan secara serius.

"Karena itu ada beberapa hal yg perlu dilakukan. Pertama, Koordinasi bersama aparat pemerintah, kecamatan dan desa, dengan perusahaan dan masyarakat ttg tata air ini. Saluran air dan anak sungai adalah kepentingan umum yang harus diawasi bersama pemanfaatannya. Kedua, perlu pemeliharaan rutin terhadap saluran dan anak sungai yang ada, baik pengerukan, maupun pmbersihan dan naturalisasi lainnya." Kata Dr.Ikhsan menambahkan.

Pemerhati lingkungan itupun menyatakan bahwa jika perusahaan terbukti jadi penyebab banjir, maka Pemda bisa berikan peringatan keras hingga pencabutam izin dan penghentian aktivitas.

"Jika memang perusahaan terbukti menyebabkan banjir, maka pemerintah daerah bisa memberi peringatan sampai pencabutan izin dan penghentian aktifitas karena mengganggu lingkungan." Tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum menerima jawaban terkait langkah konkrit jangka oendek dan jangka panjang dalam penanganan banjir d Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.