“Perkara ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut moral dan etika pejabat publik. Kami melihat adanya indikasi penyalahgunaan jabatan serta relasi kuasa yang digunakan untuk memberikan tekanan kepada korban,” kata Wahyu.

Menurutnya, HMI Cabang Tembilahan akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar ditangani secara profesional dan transparan oleh aparat penegak hukum.

Ia juga meminta Polres Indragiri Hilir memproses laporan tersebut secara objektif tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

“Kami meminta aparat penegak hukum menangani perkara ini secara objektif dan profesional. Jangan sampai ada tekanan ataupun upaya melemahkan proses hukum karena yang dilaporkan merupakan pejabat publik,” ujarnya.

Sementara itu, korban SN mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman atas tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut.

“Saya merasa sangat terganggu dan tidak nyaman atas perlakuan yang saya alami. Sebagai seorang perempuan dan warga, saya merasa martabat saya direndahkan,” ujarnya.

SN mengatakan keputusan melaporkan kasus tersebut diambil agar kejadian serupa tidak dialami perempuan lain.

“Saya berharap proses hukum berjalan adil. Saya juga tidak ingin ada perempuan lain yang mengalami hal seperti yang saya alami,” katanya.

HMI Cabang Tembilahan menyatakan akan terus memberikan pendampingan moral dan advokasi kepada korban serta mengawal proses penegakan hukum hingga tuntas.

“Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pejabat publik,” tutup Wahyu.