Perkara tersebut lebih lanjut Nova menjelaskan, berawal dari adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan PD BPR Gemilang terkait Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Inhil.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Inhil menempatkan dana sebesar Rp.13.800.000.000 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah), dana tersebut disalurkan oleh HM (selaku Direktur PD. BPR Gemilang Tahun 2005 s/d 2010) ke Masyarakat tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil, sehingga hal tersebut memberi kesempatan bagi SY (selaku Kepala Desa Sungai Rawa 2000 s/d 2020) dan JA (selaku Kepala Desa 2000 s/d 2013) untuk melakukan pencairan dana secara fiktif.
 
Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau ditemukan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tersebut sebesar Rp.2.312.774.988,00 (dua miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) ," jelas Kajari. 
 
Lebih lanjut lagi terhadap para tersangka setelah menyebutkan alasan tujuan yaitu ancaman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, alasan subyektif yaitu Kesehatan para tersangka, serta alasan lainnya yaitu tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang nyata-nyata dinikmati oleh tersangka, maka terhadap para tersangka dilakukan terpencil kota dengan dipakaikan Alat Pengawas Elektronik (APE) yang terpantau oleh Tim Penyudik dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Inhil.
 
Sementara terhadap SY (selaku Kepala Desa Sungai Rawa 2000 s/d 2020) sedang dilakukan pemeriksaan Kesehatan oleh RSUD Puri Husada.
 
“Berkas perkara selanjutnya akan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk segera di teliti. Jika telah dinyatakan lengkap akan segera di lakukan presentasi tersangka dan barang bukti dari penyidik ??kepada penyidikan Umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru,” tutupnya.